Kecintaan Terhadap Anaknya Yang Autis

Kecintaan Terhadap Anaknya Yang Autis

Kecintaan Terhadap Anaknya Yang Autis Seorang Bapak Membuat Foto Kebiasaan Anaknya Yang Unik

Berbasis di San Francisco fotografer Timothy Archibald mulai memotret anak autis usia 5 tahun putra Elia sebagai cara untuk berurusan dengan diagnosis anak muda .
Menyadari bagaimana anaknya berperilaku , berbeda dari anak-anak lain , dan mengetahui bahwa sebagai orangtua ia sangat bersemangat untuk membesarkan anaknya sebaik yang dia bisa , dia merasa perlu untuk menuangkan frustrasi dalam proyek potret berjudul Echolalia . Apa dia tidak menyadari bagaimana lebih dekat itu akan membawa dia ke anaknya dan memungkinkan dia untuk memahami Eli dengan baik .

Gambar demi gambar , koleksi Archibald mengungkapkan perspektif yang unik anak . Cara dia berinteraksi dengan benda-benda menawarkan pendekatan alternatif untuk berkomunikasi dengan dunia di sekelilingnya . Fotografer mengatakan ,

" Aku tidak pernah ingin ( Eli ) untuk berpikir bahwa ia normal . Aku ingin dia menyadari betapa berbedanya dia dan melihat bahwa dia sebagai aset . "

Melalui seri ini , Archibald tidak hanya harus menghargai kebiasaan anaknya tapi ia juga mampu melepaskan keinginannya untuk mengendalikan situasi ( sebagai fotografer profesional ) dan belajar untuk mengikuti jejak anaknya . Bersama-sama , ayah dan anak terikat atas fotografi dan berkolaborasi pada seri mereka sekarang dapat melihat kembali dan mengingat kenangan indah .

memobee

4 Jempol Buat Ayahnya.....

Perang Jenderal: WIRANTO vs PRABOWO

Pencerahan Mengenai Jejak Rekam Prabowo Subianto dalam peristiwa 1998

Jika PS benar bersalah, mengapa korban-korban penculikan seperti Pius L. Lanang & Desmond J. Mahesa justru menjadi pengurus Partai Gerindra?

 

Perang Jenderal

Jauh sebelum peristiwa Mei ’98, proses penghancuran nama baik PS sudah terjadi. Semua berawal dari rivalitas antara PS & Wiranto. Ketidak-harmonisan PS dan Wiranto memang sudah berlangsung sejak lama.

Prabowo Subianto (kita sebut saja sebagai PS) lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Beliau adalah mantan Danjen Kopasus, Pengusaha sukses, Politisi dan calon presiden 2014. PS adalah putera dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo. Beliau juga cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang merupakan anggota BPUPKI dan juga merupakan pendiri Bank Nasional Indonesia (BNI). Dari silsilahnya, tampak bahwa PS memiliki “darah biru” elit pemimpin Indonesia, bahkan jauh sebelum republik ini lahir. PS menikahi Titiek, puteri Presiden Soeharto. Keputusan yang tampak prospektif saat itu, namun menjadi blunder dalam hidupnya di kemudian hari. Dengan latar belakang keluarga intelektual, PS mewarisi kecerdasan ayahnya. Beliau dikenal sangat cerdas di sekolah maupun di AKABRI. Beliau adalah alumnus AKABRI (1974), namun tidak banyak yang tahu bahwa selulus SMA, PS juga diterima di Harvard University.

Karirnya di bidang militer terbilang sangat cemerlang dan membanggakan. Karir militer PS termasuk yang tercepat dalam sejarah ABRI. PS bahkan sempat disebut sebagai “The Brightest Star”. Dan dialah jenderal termuda yang meraih 3 bintang pada usia 46 tahun. Sebagai sesama orang militer, PS bisa dianggap sebagai “antitesa” dari SBY. Mungkin karena karir beliau yang banyak diisi dengan penugasan di satuan tempur. Meski sama-sama merupakan “The Rising Star” di tubuh ABRI saat itu, SBY lebih dikenal sebagai perwira intelektualnya ABRI. Berbeda dengan SBY yang cenderung analitis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, sebagai perwira lapangan, PS cenderung cepat “Take action”. Saat keputusan sudah dibuat, PS akan menjalankannya dengan penuh “determinasi”. Beliau siap menanggung segala konsekuensinya.
Salah satu contohnya adalah perihal peristiwa penculikan aktivis yang telah mencoreng nama baik & menjadi penyebab kehancuran karir militernya. DKP (Dewan Kehormatan Perwira) yang menyelidiki kasus ini tidak pernah mengungkapkan hasil pemeriksaannya kepada publik. Tidak juga kepada PS yang notabene menjadi tertuduhnya. Tampaknya Wiranto sengaja mengambil manfaat agar “prasangka publik” menghukum PS lebih berat daripada dosanya. Meski PS bersikeras mengatakan tak pernah perintahkan, namun beliau mengambil alih tanggung jawab anak buahnya. Saya ambil alih tanggung jawabnya, begitu kata beliau saat itu. Sikap yang harus dibayar mahal dengan hancurnya karir militer yang gilang gemilang, namun juga menunjukkan kualitas kepemimpinan PS.

Jika PS benar bersalah, mengapa korban-korban penculikan seperti Pius L. Lanang & Desmond J. Mahesa justru menjadi pengurus Partai Gerindra?

Meski begitu, kualitas kepemimpinan PS justru sudah teruji di saat-saat paling kritis yang pernah dialami negeri ini. Bagi mereka yang lelah dengan kepemimpinan yang lemah, lama mengambil keputusan, dan selalu terkesan ragu-ragu, tampaknya PS adalah jawabannya. Bagi mereka yang muak dengan pemimpin yang sibuk selamatkan diri sendiri saat ada masalah, maka PS adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Dibanding memilih mengorbankan anak buahnya, PS memilih untuk ambil alih tanggung jawab & menanggung sendiri resikonya.
Seorang kapten kapal yang baik bukanlah yang pertama selamatkan diri saat kapal tenggelam, tapi justru yang terakhir. Sayang, karir militer PS yang gilang gemilang itu berakhir dengan cara yang kurang mengenakkan. Bahkan bisa dikatakan memilukan. PS bisa dikatakan pihak yang dikalahkan dalam proses perebutan kekuasaan dan pengaruh di tubuh militer pada masa-masa kritis tahun 1998.

Berbicara tentang PS, kita tidak bisa lepas dari peristiwa kelam Mei 1998 yang mencoreng nama bangsa Indonesia selamanya itu. Dan sebagai pihak yang kalah, PS menjadi “kambing hitam” dari semua kejadian tersebut. Ini tentu saja berpotensi menjadi pengganjal pencapresannya. Stigma sebagai “penjahat kemanusiaan” pasti akan dimanfaatkan sebagai senjata lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan PS. Jika memang benar PS adalah tokoh yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu, maka dia sudah menerima segala hukumannya. Bayangkanlah perasaan PS yang karir gemilangnya di dunia militer yang begiitu dicintainya itu harus berhenti dengan sejuta rasa malu dan aib. 

Lalu bagaimana jika semua itu tidak benar? Layakkah PS tersandera oleh prasangka tanpa bukti? Lantas layak pulakah bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh putera terbaiknya, hanya karena asumsi belaka?

Untuk dapat menilai PS secara lebih obyektif, maka kami akan bahas kembali secara detail peristiwa yang terjadi di tahun 1998 itu. Kami akan jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa mei 1998 dari sudut pandang yang berbeda dari pemahaman umum selama ini.
Jauh sebelum peristiwa Mei ’98, proses penghancuran nama baik PS sudah terjadi. Semua berawal dari rivalitas antara Prabowo & Wiranto. Ketidak-harmonisan PS dan Wiranto memang sudah berlangsung sejak lama. Mungkin karena background keduanya yang jauh berbeda. PS yang kosmopolitan cenderung memiliki pola pikir yang terbuka sementara Wiranto dengan latar belakang Jawa yang sangat kental lebih tertutup. Namun PS yang terbiasa dengan persaingan terbuka sejak kanak-kanak menganggap rivalitas semacam itu sebagai hal biasa & tidak dijadikan personal. Berbeda dengan Wiranto yang berlatar belakang sangat ‘Jawa Tradisional’ itu, dia lebih mirip dengan Soeharto dalam menyikapi suatu rivalitas. Lihat saja nasib yang menimpa pesaing-pesaing Soeharto yang mengganggu karir militernya di masa lalu. Jika tidak mati, membusuk di penjara.

Indikasi ketidaksukaan Wiranto terlihat dengan absennya beliau sebagai Pangab dalam acara serah terima Pangkostrad Letjend. Soegiono kepada PS. Begitu juga saat pemberhentian secara hormat PS sebagai perwira militer, beliau mencopot tanda-tanda pangkat PS dengan satu tangan saja. Proses berakhir secara paksanya karir militer PS memang tidak bisa dilepaskan dari rivalitas perwira muda dan perwira tua. PS sebagai representasi perwira muda tentu saja menjadi sasaran tembak utama saat itu. Posisi PS saat itu benar-benar terjepit. Di satu sisi, dia adalah menantu penguasa yang sedang menjadi sasaran sentimen negatif rakyat. Di sisi lain, akibat manuver Wiranto cs, Soeharto yang masih punya pengaruh justru membencinya sampai ke ubun-ubun. Sampai-sampai kepada penggantinya (yaitu Habibie), beliau menyampaikan pesan khusus untuk “mengamankan” PS.
Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?
Semua tidak terlepas dari peristiwa Mei yang mengerikan itu. Peristiwa yang hingga kini masih menghantui republik ini.
Sesungguhnya ada 3 tuduhan utama yang diarahkan kepada PS:

1. Penculikan aktivis,
2. Penembakan mahasiswa Trisakti, dan
3. Dalang kerusuhan Mei 1998.

Tidak satupun tuduhan tersebut yang terbukti. Seandainya PS bersalah, bukankah Pangab saat itu Wiranto? Bukankah sebagai Panglima, beliau yang seharusnya paling bertanggung jawab? Mengapa hingga saat ini PS tidak pernah diberitahu tentang hasil penyelidikan DKP sehingga tidak bisa membela diri? Mengenai penembakan mahasiswa Trisakti, Wiranto juga terkesan sengaja ‘buying time’ dengan tidak mengusut kasus ini secara cepat?

Akibatnya, tuduhan kembali ke PS yang jadi bulan-bulanan opini publik, dicurigai sebagai orang di balik penembakan itu. Meski banyak sekali keanehan terhadap tuduhan ini, namun fitnah sudah mencapai sasaran, dan sekali lagi PS terlanjur menjadi pesakitannya. Tuduhan mengarahkan Prabowo di balik penembakan, dengan konspirasi anggota kopasus memakai seragam Polri sebagai pelaku penembakan snipper. Teori konspirasi ini tak pernah terbukti karena peluru snipper diatas 7 mm & proyektil peluru tertanam di korban kaliber 5,56 mm. Sementara korban dipilih secara random. Kalau snipper akan memilih misalnya pemimpin demo atau target pilihan.
Lima hari setelah insiden Trisakti, PS datang ke rumah Herry Hartanto. Di bawah Al Qur’an dia bersumpah. Di depan Syahrir Mulyo Utomo orang tua korban; Demi Allah saya tidak pernah memerintahkan pembantaian mahasiswa.

Perihal keterlibatan PS atas penembakan mahasiswa Trisakti, tanggal 14 terjadi pertemuan di Makostrad atas inisiatif Setiawan Djodi. Pertemuan antara PS & tokoh masyarakat antara lain; Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Fahmi Idris, Bambang Widjoyanto (sekarang pimpinan KPK). Dalam pertemuan itu PS ditanya tentang keterlibatannya, dia menjawab: Demi Allah saya tidak terlibat, saya di set-up. Menurut Buyung terlihat jujur.

Peristiwa selanjutnya semakin memperkuat ketidakterlibatan PS atas peristiwa penembakan mahasiswa tersebut. Dan Puspom ABRI Sjamsu Djalal menghadapi kesulitan memaksa Kapolri Dibyo Widodo untuk menyerahkan anggotanya yang dicurigai terlibat. Di sinilah peran Wiranto terlihat. 17 hari setelah insiden itu berlalu, barulah Wiranto memanggil Dibyo dan memerintahkan untuk serahkan anggota. Itu pun anggota diserahkan ke Polda, bukan ke POM ABRI, padahal Polri saat itu masih menjadi bagian ABRI dan Pangabnya adalah Wiranto. Sementara senjata sebagai barang bukti baru diserahkan tgl 19 Juni 98, hampir satu bulan sejak peristiwa terjadi. Lalu pada tahun 2000, uji balistik di Belfast, Irlandia membuktikan bahwa peluru berasal dari anggota Polri unit Gegana.

Siapa sesungguhnya di balik peristiwa itu? Siapa yang memberi perintah? Jelas bukan PS yang sebagai Pangkostrad tidak punya jalur komando ke Polri. Bagaimana dengan tuduhan PS sebagai otak di balik kerusuhan Mei ’98? Benarkah dia yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut? Atau kembali lagi beliau dikorbankan akibat proses perebutan kekuasaan terselubung di antara para elit militer saat itu? Apakah benar kerusuhan tersebut terjadi karena spontanitas atau ‘crime by omission’ (kejahatan karena pembiaran) atau bahkan ‘terror by design’?

Mari kita kembali ke jaman yang tidak mengenakkan itu. Kadang untuk mencari kebenaran sejarah kita butuh ‘mesin waktu’. Kita juga membutuhkan testimoni para pelakunya yang saat ini masih hidup bahkan sedang berkuasa. Sedikit dari kita yang mengetahui apa peran SBY dalam proses pergantian kekuasaan saat itu, padahal beliau juga cukup berperan. Nanti akan kita bahas.
Kembali ke bulan Mei ’98, sebagaimana menjadi kepercayaan umum bahwa penembakan mahasiswa Trisakti mengakibatkan terjadinya kerusuhan besar-besaran. Benarkahkah demikian? Bukti-bukti menunjukkan bahwa kerusuhan Mei ’98 itu bukanlah spontanitas kemarahan warga akibat peristiwa Trisakti. Adakah rekayasa pihak tertentu atau setidaknya pembiaran sehingga peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita lihat secara jernih bukti-bukti yang ada.

Satu peristiwa yang bisa dijadikan kunci keterlibatan Wiranto pada peristiwa tersebut adalah kepergiannya ke Malang saat Ibukota sedang genting-gentingnya. Sebab Wiranto sudah tahu akan ada kerusuhan di Ibukota, tapi tetap bersikukuh untuk pergi ke Malang. Acara di Malang adalah serah terima PPRC dari Divisi I ke Divisi II, di mana Wiranto menjadi Inspektur upacaranya. Sebenarnya itu adalah acara rutin yang bisa diwakilkan. Bayangkan, untuk serah terima Pangkostrad saja dia bisa berhalangan hadir. Bagaimana mungkin dalam kondisi Ibukota genting, dia sebagai pemegang kunci komando lebih memilih jadi Inspektur upacara acara seremonial seperti itu? Sangat tidak bisa diterima akal sehat!

Apalagi mengingat tanggal 13 Mei malam Wiranto memimpin rapat Garnisun Jakarta untuk menanyakan situasi terakhir. Lebih mencurigakan lagi bahwa sesungguhnya Kasum TNI Fahrur Razi saat itu sudah ditunjuk Pangkostrad PS menjadi Inspektur upacara di Malang. Tetapi sekonyong-konyong diambil alih oleh Wiranto. Suatu kebetulan atau kesengajaan?
Mungkinkah Wiranto sebagai Pangab tidak tahu menahu kondisi Jakarta? Dalam kondisi Ibukota terjadi kerusuhan, Wiranto malah pergi ke Malang dengan mengajak komandan-komandan seperti Danjen kopasus, komandan Marinir, dan lain-lain.

Lebih mencurigakan lagi, sesungguhnya PS sudah berulang kali menghubungi Wiranto untuk membatalkan kepergiannya. Wiranto menjawab “Show must goon”. Ini mirip dengan Soeharto saat tahu akan gerakan 30 September, namun sengaja tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya. Sebelumnya, saat situasi makin mengarah rusuh 12 Mei 1998, Panglima TNI Wiranto tidak memerintahkan pasukan untuk berada di Jakarta. Atas permintaan Pangdam Jaya yang mendapat perintah dari Mabes ABRI, Pangkostrad PS kemudian membantu pengamanan Ibukota.

Pangkostrad PS kemudian membantu Pangdam Jaya dengan mendatangkan pasukan dari Karawang, Cilodong, Makasar dan Malang untuk bantu Kodam. Tapi sekali lagi Wiranto tidak mau memberi bantuan pesawat hercules sehingga PS mencarter sendiri pesawat garuda dan mandala. Seharusnya jika negara dalam keadaan genting seperti itu, Panglima wajib mengambil alih komando dan secara fisik wajib berada di lokasi. Tapi yang terjadi justru tidak terlihat sedikitpun itikad baik Wiranto untuk mencegah terjadinya chaos yang menelan korban hingga ribuan orang tersebut. Anehnya justru belakangan kubu Wiranto yang melemparkan kesalahan kepada PS yang dianggap mengakibatkan kerusuhan itu.
Bukankah Wiranto sudah menggelar rapat Garnisun tanggal 13 Mei untuk menanyakan situasi terakhir?
Apakah Zaki Anwar Makarim sebagai ketua Badan Intelijen ABRI tidak pernah mengingatkan Wiranto akan ada kerusuhan?
Bukankah PS sendiri sudah mengingatkan Wiranto akan terjadi kerusuhan dan mencegahnya pergi ke Malang?
Mengapa Wiranto tidak bergeming?
Lantas apa sebenarnya tujuan Wiranto membentuk Pam Swakarsa?
Pam Swakarsa ini rencananya akan dipakai sebagai perlawanan kalangan sipil terhadap demo yang semakin menjadi-jadi saat itu. Namun belakangan dicurigai bahwa justru Pam Swakarsa inilah salah satu penyulut kerusuhan Mei tersebut. Jauh sebelum peristiwa Mei terjadi, mantan Kakostrad Kivlan Zein bersaksi bahwa dialah yang diperintahkan Wiranto untuk membentuk Pam Swakarsa.

Mengapa Wiranto menolak permohonan bantuan Hercules PS sehingga dia harus mencarter sendiri pesawat Garuda dan Mandala? Mengapa saat PS mengerahkan pasukan untuk berusaha menghentikan penjarahan ‘sistematis’ toko-toko, justru Panglima TNI melalui Kasum Fahrur Razi malah melarang pengerahan pasukan untuk membantu Kodam Jaya? Mengapa panser-panser dan pasukan yang sudah siap saat itu tidak bisa bergerak karena menunggu perintah yang tak kunjung datang? Keragu-raguankah atau kesengajaan? Yang jelas akibatnya ribuan nyawa melayang sia-sia, ratusan wanita diperkosa, aset-aset pribadi dibumihanguskan!

Bukti lain semakin mengarah kepada Wiranto sebagai dalang sesungguhnya dari kerusuhan Mei ’98 dari pengakuan mantan Ka Puspom ABRI Sjamsu Djalal. Melihat kondisi Ibukota yang makin tidak terkendali, beliau menyarankan untuk memberlakukan jam malam, namun Wiranto tidak bergeming. Artinya ada lebih dari satu orang yang memberi peringatan kepada Wiranto saat itu, Jadi keputusannya berangkat ke Malang adalah bagian dari ‘rencana’. Makin terkuak di sini bahwa PS yang justru berupaya mengamankan situasi malah dijadikan kambing hitam sebagai pelaku kudeta.

Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah kerusuhan Mei itu murni spontanitas warga atau karena rekayasa dalam kaitan perebutan kekuasaan saat itu?

Mengenai pembentukan Pam Swakarsa, Kivlan Zein sudah memberi testimoni bahwa itu adalah bentukan Wiranto, dia yang ditugasi. Perintah pembentukan Pam Swakarsa diberikan oleh Wiranto. Dia memanggil Kivlan Zein untuk meminta dana dari Setiawan Djodi. Pertemuan ini diatur oleh Jimmly Asshidiqie. Dalam pertemuan tersebut, Wiranto mengatakan ini perintah Habibie. Jimmly akrab dengan Habibie dalam ICMI.

Kerusuhan yang terjadi karena spontanitas biasanya meluas dengan menjalar, tidak serempak dimulai di seluruh penjuru kota dalam waktu yang bersamaan. Satu-satunya jawaban yang bisa diterima akal sehat adalah bahwa kerusuhan itu terjadi ‘by design’ dimulai berdasarkan komando pihak-pihak tertentu.
Mengapa pada pagi hari tanggal 14 Mei ada pasukan dari Solo diterbangkan ke Jakarta dan mendarat di Halim?

Di saat yang sama, kerusuhan terjadi bersamaan antara Jakarta dan Solo. Semua terjadi pada pagi hari di waktu yang persis bersamaan, tidak ada jeda. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa kerusuhan di kedua kota ini sudah direncanakan matang sebelumnya dan di bawah komando yang sama. Di saat massa mulai menjarah di Jakarta, di saat yang sama kejadian serupa terjadi di Solo. Modusnya sama persis!
Jika kerusuhan itu spontanitas, mengapa dimulai secara serempak di berbagai penjuru Jakarta sekaligus Solo?

Di salah satu pertokoan, ada kesaksian seorang ibu yang mencari anaknya yang ikut masuk ke Jogja Plaza karena disuruh seseorang. Tapi dilantai 2 ditampar & disuruh keluar dan akhirnya keluar sebelum pintu ditutup dari luar? Kita tahu akhirnya Jogja Plaza dibakar.
Siapakah mereka itu?
Mungkinkah mahasiswa atau penduduk urban sengaja memasukkan massa ke dalam gedung lalu membakarnya dari luar?
Atau ada pihak tertentu yang sengaja memobilisasi massa supaya terjadi kondisi chaos yang memungkinkan pihak-pihak tertentu ambil peranan?

Sebagaimana yang kita ketahui selanjutnya, kondisi chaos itu sendiri akhirnya mempercepat proses jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Lalu siapakah yang diuntungkan dari jatuhnya Soeharto? Apakah Wiranto cs atau PS? Yang jelas sesaat setelah lengsernya Soeharto, Wiranto sebagai Pangab dengan mudahnya menghancurkan karir militer PS.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada aktivis mahasiswa 98’, kami harus sampaikan bahwa sesungguhnya kejatuhan Soeharto bukan karena demo. Tetapi lebih karena pengkhianatan para elit, baik sipil maupun militer yang mana mereka sesungguhnya bagian dari kroni Soeharto sendiri. Peristiwa jatuhnya Soeharto dari kekuasaannya itu sendiri lebih tepat dikatakan hasil dari sebuah kudeta halus (soft coup), yang memanfaatkam demonstrasi mahasiswa yang merebak di mana-mana sebagai ‘trigger’nya.

Rupanya dalam suasana genting jatuhnya kekuasan Soeharto itu diwarnai pula oleh rivalitas yang muncul ke permukaan di antara para perwira ABRI. Akibat lemahnya kepemimpinan Wiranto sebagai Pangab ditambah suasana yang tidak menentu, masing-masing perwira berusaha cari manfaat atas situasi tersebut. Para perwira berusaha ‘berinvestasi’ pada masa depan masing-masing, setidaknya mengamankan posisi mereka masing-masing. Pada saat itu terlihat jelas di tubuh ABRI sendiri tidak solid di bawah satu komando. Masing-masing punya agenda sendiri-sendiri dan saling curiga satu sama lain.

Salah satu contohnya adalah adanya siaran pers dari Puspen ABRI menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto. Siaran pers yang walau dibantah langsung oleh Wiranto namun turut mempercepat proses lengsernya Soeharto. Di mana salah satu isi dari rilis tersebut adalah dukungan terhadap sikap PBNU yang mendukung Presiden Soeharto lengser keprabon. Sebenarnya itu bukan merupakan rilis resmi ABRI karena tidak pakai kop surat dan tidak ditanda tangani. Menurut Makodongan, siaran pers dukungan terhadap sikap PBNU itu dibuat oleh Mardianto dan Kasospol saat itu, SBY !

Meski tengah malam itu juga Wiranto membangunkan seluruh perwira untuk menarik rilis itu dari seluruh media massa agar tidak diterbitkan. Namun sudah terlanjur beredar & Soeharto yang tahu tentang ini semakin kehilangan perspektif terhadap kondisi lapangan, terutama mengenai dukungan ABRI. Kejadian ini semakin memperburuk hubungan PS dan Wiranto karena dia menganggap Prabowolah yang mengadukan ini ke Presiden.

Tanggal 18 Mei, Harmoko yang selalu menjilat Soeharto akhirnya menjadi Brutus dengan meminta beliau secara arif dan bijaksana untuk mundur. Sikap Harmoko ini cukup mengejutkan mengingat keberadaannya sebagai Ketua DPR/MPR adalah semata-mata untuk mengamankan kekuasaan Soeharto. Sebelumnya dia selalu langganan dipilih sebagai menteri oleh Soeharto. Bisa dikatakan dia memperoleh segala-galanya karena Soeharto. Namun karena desakan mahasiswa & tokoh masyarakat akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun begitu pernyataan pimpinan DPR/MPR itu disambut gegap gempita oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR & masyarakat seluruh Indonesia, tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena pukul 23.00 Wiranto menyampaikan bahwa ABRI menolak pernyataan Harmoko itu.

Melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan kekuasaannya, sebenarnya Pak Harto sudah berniat mundur dari jabatannya. Namun dia ingin memastikan pasca mundurnya dia sebagai Presiden tidak ada chaos yang membuka peluang bagi militer untuk berkuasa.

Tanggal 19 Mei, dibuatlah pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat seperti Gus Dur, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Nadjib, dll minus Amien Rais. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyatakan akan membentuk Kabinet Reformasi yang akan menyiapkan pemilu. Sementara itu menjelang rencana Amien Rais yang akan mengumpulkan massa di Monas tanggal 19 Mei, Wiranto adakan rapat di Mabes. Dalam rapat yang dihadiri para perwira tinggi militer itu, kembali muncul perbedaan antara PS dan Wiranto. Dalam rapat itu Wiranto mengatakan bahwa perintah yang dibuat adalah mencegah masuknya pendemo dengan segala cara (at all cost).
PS bertanya berulang-ulang apa maksud perintah itu?
Apakah akan digunakan peluru tajam?
Tidak dijawab dengan jelas oleh Wiranto.
Kivlan Zein menggelar tank dan panser dengan perintah “lindas saja mereka yang memaksa masuk Monas!”. Kivlan Zein meminta PS agar Amien Rais membatalkan rencana demo sejuta umat di Monas. Daripada saya dimusuhi umat Islam, lebih baik saya tangkap Amien Rais, kata Kivlan. Akhirnya Amien Rais batalkan rencana demo di Monas.
Saat menghadapi Habibie PS berkata,
Pak, Bapak sepuh mungkin akan lengser. Siapkah anda menggantikannya?
Selanjutnya PS meminta Habibie untuk mempersiapkan diri. Disini terlihat bahwa Prabowo merasa tidak punya masalah dengan Habibie. Dan jika kita baca ulang berita-berita media jauh sebelumnya, juga tampak jelas hubungan kedua tokoh ini sangat akrab. Berulang kali PS menyampaikan kekagumannya pada Habibie, begitu juga sebaliknya.

PS yang berhasil meredakan situasi merasa akan dapat pujian. Maka datanglah ia ke Cendana. Tapi lacur, di situ sudah ada kelompok Wiranto yang duduk bersama-sama dengan Soeharto dan putera-puterinya. Rupanya di situ Wiranto ‘mengadukan’ tentang manuver PS yang mengindikasikan dia runtang runtung dengan Habibie dan para aktivis. Saat dia tiba, Mamiek langsung menghardik PS dengan kasar sambil mengacungkan telunjuk hanya satu inci dari hidung muka PS sambil berkata: Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi!. PS keluar menunggu sambil bilang, Saya butuh penjelasan. Titiek istrinya hanya bisa menangis, lalu dia pulang.

Saat itu sesungguhnya PS sudah dikalahkan, kalah oleh lobby dan pendekatan Wiranto yang meyakinkan. Dalam kondisi gamang seperti itu memang Soeharto sangat rentan menerima informasi yang dipelintir. Hal yang sama akan terulang kembali pada Habibie. Kali ini Wiranto sendiri mengakui ada informasi yang salah ditangkap Habibie dari dirinya.
Sementara itu Habibie yang merasa terancam dengan rencana pembentukan Kabinet Reformasi mengeluarkan kartu As-nya. Dia dan 14 menteri Ekuin di bawah Ginandjar Kartasasmita menyampaikan keberatannya untuk menjadi bagian dari Kabinet Reformasi. Soeharto merasa benar-benar terpukul atas kejadian terakhir ini karena merasa ditinggalkan. Apalagi di antara mereka ada yang dianggap sebagai orang-orang yang dia ‘selamatkan’. Malam itu Soeharto terlihat gugup & bimbang. Suatu kejadian langka. Namun di saat-saat penuh kekecewaan itu, hadir sahabat-sahabat sejati yang menunjukkan kesetiaannya. Malam itu hadir di cendana para mantan wapres menyampaikan dukungannya, yaitu: Umar Wirahadikusuma, Sudharmono, Try Sutrisno.
Pukul 23.00 Soeharto memanggil PS, Saadilah Mursyid dan Wiranto. Beliau menyampaikan bahwa besok akan serahkan kekuasaan pada Habibie. Esok paginya, Harmoko, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, Fatimah Ahmad, Ismail Hasan Metareum menemui Soeharto di ruang Jepara.
Ada dokumen lain lagi?
Tidak Pak”, jawab Harmoko.
Baik kalian tunggu saja di sini, saya akan laksanakan pasal 8 UUD 45.
Di Credential Room Soeharto bertemu Habibie tapi dia melengos. Soeharto sangat sakit hati dengan murid kesayangannya ini. Selesai menyampaikan pidato pengunduran dirinya, dia menyalami Habibie & kembali ke ruang Jepara. Kepada para pimpinan DPR/MPR itu dia berkata,
Saya sudah bukan Presiden lagi.
Mbak Tutut sembab matanya karena menangis. Harmoko melongo.

Pagi itu adalah pertemuan terakhir Soeharto dan Habibie. Bahkan saat kritis menjelang ajalnya pun, Habibie dilarang menemui Soeharto. Hubungan Soeharto & Habibie adalah hubungan panjang dua manusia yang berhasil menjadi pemimpin negeri ini. Soeharto sudah mengenal Habibie sejak Habibie masih anak-anak. Bahkan saat ayah Habibie meninggal, Soeharto-lah yang menyolatkannya. Soeharto-lah yang menutupkan mata ayah Habibie saat meninggal dunia. Bahkan dalam buku biografinya, Soeharto tidak segan-segan menunjukkan kepercayaan & rasa sayangnya terhadap Habibie. Soeharto pula yang mengirim utusan untuk menjemput Habibie di Jerman untuk kembali ke Indonesia. Kita belajar dari sini. bagaimana demi kedudukan, hubungan umat manusia yang begitu dalam mampu dikorbankan
Pukul 23 malam PS dan Muhdi bertemu dengan Habibie di kediamannya untuk memberi dukungan pada Presiden baru. Namun keesokannya pada tanggal 22 Mei, selesai Shalat Jumat PS mendapat kabar mengejutkan, bagai petir di siang bolong. PS di Makostrad ditelpon oleh Mabes AD, diminta menanggalkan benderanya. Perintah itu tak lain artinya bahwa jabatannya dicopot. PS ingat perkataan Habibie jauh sebelumnya,
Prabowo, kapan pun kamu ragu temui saya, jangan pikirkan protokoler!
Maka PS menemui Habibie yang sudah menjadi Presiden dan berkata:
Ini penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya.
Habibie menjelaskan kalau dia mendapatkan laporan dari Pangab bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, kuningan dan istana. PS minta setidaknya 3 bulan di Kostrad. Habibie menolak,
Tidak, sampai matahari terbenam Anda harus menyerahkan semua pasukan!
Dari sini kembali terlihat, untuk kedua kalinya PS dikalahkan oleh lobby & pendekatan Wiranto. Kelak, Wiranto sendiri mengakui bahwa ada kemungkinan informasi yang diberikan diterima secara salah oleh Habibie. Namun kesalahpahaman apapun itu, PS sudah terlanjur menjadi pihak yang dirugikan. Hancurnya karir militer yang begitu gilang gemilang. Kita tidak pernah tahu apakah baik Soeharto maupun Habibie sama-sama salah mengartikan informasi yang disampaikan Wiranto. Atau memang ada kesengajaan melakukan misinformasi terhadap PS mengingat persaingan internal ABRI saat itu.
Semoga menambah wawasan & jadi pelajaran bagi kita semua.
Semoga bisa cukup menyadarkan kita untuk tidak terlalu mudah percaya pada pandangan umum & selalu bersikap kritis | END
Sumber:
https://www.facebook.com/groups/bang.ardhi.for.president2014/doc/510216585696383/
http://mugiyonobk.multiply.com/reviews/item/13
http://mugiyonobk.multiply.com/reviews/item/4

Kami adalah PRRI (Bangga sebagai orang Minangkabau)

PERISTIWA PRRI DI SUMATERA

Pendahuluan

 

Sebelumnya, maafkan, saya hendak memanggil daerah yang kita panggil sebagai Sumatra Barat dengan nama Minangkabau. Kenapa saya panggil demikian? Karena istilah Sumatra Barat sebenarnya daerah administratif (propinsi) yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membagi daerah-daerah sesuai dengan nama etnis yang mendiaminya. Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Orde Lama menamakan daerah yang kita sebut Sumatra Barat sekarang dengan nama propinsi Sumatra Timur yang beribukota di Padang. Daerah Sumatra Timur jauh lebih luas daripada Sumatra Barat, yang meliputi Riau dan Sumatra Barat sekarang. Riau termasuk bagian dari Sumatra Tmur.

Lalu kenapa pemerintah Orde Baru Suharto) menetapkan propinsi Sumatra Barat seperti sekarang ini ? Ini berkaitan dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada tahun 1958-1962. Sejumlah panglima divisi Banteng dan staf-stafnya yang meliputi Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Tapanuli, Kolonel Simbolon, bersama sejumlah politisi seperti M. Natsir, Sumitro Djayahadikusumo, M. Hatta, dan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berkedudukan di Bukittinggi. Maksud dari PRRI ini adalah untuk memperingatkan Yang Mulia Presiden Soekarno yang sudah bertindak sewenang-wenang.

Kecemburuan pusat-daerah turut pula memperkeruh suasana. Kondisi pada tahun 1950-an mirip dengan kondisi sekarang. Soekarno membangun Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan membangun proyek-proyek mercu suar seperti Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Senayan dan sejumlah patung. Sementara daerah dibiarkan miskin dan melarat.

Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Hal ini tidak disukai oleh panglima-panglima militer yang ada di daerah. Apalagi Soekarno menggunakan sentimen etnis dan ideologi. Soekarno terlalu dekat dengan PKI yang tidak disukai oleh kelompok Islam dan nasionalis. Panglima-panglima militer di daerah mulai mengadakan gerakan. Sejumlah politisi di Jakarta juga sudah mulai bergerak. Wakil presiden Muhammad Hatta, tokoh politisi dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sumitro Djojohadikusumo, dan tokoh Masyumi Muhammad Natsir turut dalam rapat-rapat rahasia bersama tokoh PRRI dan tokoh Persatuan Rakyat Semesta (Permesta), Vence Sumual.

Soekarno tak suka ekonomi. Ia lebih suka membangun ideologi revolusioner. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi pada masa itu mandek. Indonesia memang kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara dan Asia (setelah Cina). AS tak suka pada Soekarno.

Soekarno menganggap PRRI/Permesta sebagai kenakalan “anak-anak”. Soekarno memang menganggap dirinya sebagai Bapak sedangkan para politisi dan perwira militer sebagai anak-anaknya. Soekarno adalah orang yang pandai bermain peran. Ia pandai menempatkan diri. Ketika menghadapi kelompok Islam ia pandai bermain peran sebagai muslim yang baik.

Upaya Diplomasi Pada awalnya Soekarno tidak ingin menghadapi PRRI dengan kekerasan. Soekarno mengutus Hasjim Ning, pengusaha, saudara Bung Hatta, untuk menghadap Kolonel Ahmad Husein di Padang. Kolonel Ahmad Husein mengajukan sejumlah tuntutan antara lain: retool kabinet, bung Hatta didudukkan kembali Wakil Presiden, dan keadilan pusat-daerah. Semua tuntutan ini ditolak oleh soekarno. Ia menganggap Ahmad Husein sebagai “Anak Bandel” dan harus segera diberi pelajaran. Kolonel Ahmad Husein adalah bukan orang sembarangan. Ia adalah panglima Divisi Banteng/Sumatra Timur yang berjasa mengusir tentara NICA dari Sumatra Timur. Dan tentara Divisi Banteng dikenal tangguh dalam berperang. Mereka berpengalaman menghadapi Belanda. Oleh karena itu Soekarno tidak boleh main-main. Ia harus menyiapkan tentara terbaik untuk menyerbu Padang.

Presiden Soekarno mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk menyiapkan operasi tempur yang diberi nama Operasi 17 Agustus. Jenderal Ahmad Yani menyiapkan sejumlah batalyon terutama dari Kodam IV Diponegoro dan Kodam II Siliwangi. Letjen Soeharto ditetapkan sebagai pelaksana lapangan. Serbuan pertama dilaksanakan dengan operasi pendarat Amphibi di pantai Padang. Sekitar lima jam, kapal-kapal ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dengan menghujani pantai Padang yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan PRRI. Jelas kekuatan ALRI bukanlah tandingan pasukan PRRI. Kekuatan ALRI adalah yang terkuat di Asia.

Selanjutnya diteruskan dengan operasi pendaratan pasukan Amphibi di pantai Padang berikut tank-tank dan artileri. Lalu dilanjutkan oleh penerjunan pasukan parasut (paratrooper) di kota Padang dan Bukittingi. Serbuah ini menimbulkan banyak korban jiwa baik tentara Jawa maupun tentara PRRI. Pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara

Republik Indonesia (AURI) membomi titik-titik penting pasukan PRRI. Pasukan Jawa akhirnya berhasil menguasai Padang. Serbuan ofensif lalu diteruskan hingga ke lembah Anai. Serbuan ini ditahan oleh pasukan PRRI dalam suatu pertempuran yang paling berdarah dalam sejarah PRRI. Pasukan PRRI mundur ke hutan-hutan. Pasukan Soekarno mengadakan gerilya di daerah perkampungan dan perkotaan. Dalam proses itu, ratusan dan ribuan orang diciduk. Sebagian mati dalam tahanan.

Pasukan KODAM Siliwangi dikenal berperilaku lebih baik daripada pasukan dari KODAM Diponegoro. Selain berasal dari etnis Sunda, pasukan KODAM Siliwangi berperilaku lebih halus dan agamis. Sedangkan pasukan KODAM IV Diponegoro berperilaku kasar. Mereka menganggap diri sebagai pemenang perang dan mengulangi kisah sukses ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Sumatra

Atas bujuk rayu sejumlah tokoh, kolonel Ahmad Husein menyerahkan diri kepada Gubernur Bagindo Aziz Chan dan Letjen Supeno di sebuah lapangan di Solok. Ahmad Husein menyerah bukan karena kalah tapi demi keutuhan republik. Pasukan PRRI masih banyak tersebar di hutan-hutan. Ahmad Husein ditangkap dan dibawa menghadap Presiden Soekarno. Gimana masih mau melawan Bapak? tanya Soekarno secara retoris.

Total dalam perang ini ada 30.000 korban tewas di kalangan masyarakat Minang. Kebanyakan sukarelawan PRRI. Hal ini belum lagi dilanjutkan dengan korban penyiksaan tahanan-tahanan PRRI oleh tentara Soekarno. Laporan ini tidak akan pernah diketahui publik. Hanya sedikit sarjana yang mengetahui dengan pasti kejadian ini antara lain Geoger Mc. Turnan Kahin, ilmuwan politik dari AS dan Nazaruddin Sjamsuddin yang menulis disertasi mengenai PRRI di Australian National University (ANU)

Dampak PRRI bagi etnik Minangkabau.

PRRI adalah sebuah titik balik bagi etnik Minangkabau. Semenjak itu, etnik Minangkabau mengalami kemunduran total dalam berbagai bidang. Dalam pentas politik, kita tidak mendengar lagi etnis Minang. Padahal etnis Minangkabau punya saham yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka, M. Hatta, Sutan Syahrir, Abdul Rivai, Bahder Djohan, Abdul Muis, Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiah, Idrus, dan Marah Rusli.

Tapi tokoh-tokoh ini tak pernah ada dalam buku-buku sejarah terbitan Orde Baru. Seluruh buku-buku sejarah yang ada di SD, SMP, dan SMU sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga meminggirkan peranan tokoh-tokoh etnik Minangkabau dalam sejarah. Justru peranan Soeharto dan TNI-AD yang begitu ditonjolkan. Selama ini kita dibohongi dan ditipu oleh pemerintah pusat.

Etnis Minangkabau mengalami krisis identitas yang parah. Kemiskinan dan kebodohan meraja rela. Sebagian etnis Minangkabau memang sukses di rantau namun sebagian lagi terlunta-lunta di rantau.

Generasi muda Minangkabau tidak lagi mengenal dan memahami budaya asli negerinya. Adat kembali ditinggalkan. Padahal budaya Minangkabau mempunyai nilai-nilai yang unik yang tak ada duanya.

Monumen Pendidikan Divisi X Banteng Bukittinggi

 

Monumen Pendidikan Divisi Banteng.

Tepat di sebelah kanan Lapangan Kantin Bukittinggi kalau dipandang dari arah depan Kantor Balaikota Lama, terdapat sebuah tugu atau monumen. “Monumen Pendidikan Opsir Divisi X Banteng Sumatera Tengah” judulnya. Monumen ini berbentuk persegi dengan patung seorang opsir yang sedangmengarahkan pedang di tangan kanannya ke arah jalan. Sepertinya patung seorang komandan yang sedang memberikan pengarahan kepada segenap anak buahnya.

Keadaan monumen ini tidak begitu terawat, sungguh sangat sayang sekali. Kamipun baru mengetahui perihal keberadaan monumen “Divisi Banteng” ini. memang terlihat dengan jelas dari arah jalan, namun kami tak pernah tahu kalau monumen ini ditujukan untuk para prajurit Dewan Banteng.

Pada sisi kiri dan kanan dari monumen ini terdapat nama-nama para opsir. Sisi sebelah kanan merupakan nama-nama dari opsir dari angkatan pertama yang berjumlah 84 orang. Sedangkan pada sisi sebelah kiri terdapat nama-nama dari opsir angkatan kedua yang berjumlah 60 orang. Pada sisi sebelah belakang terdapat tulisan “Aku Mencintaimu Tanah Airku, Teruskan Perjuangan Kami” di atas peta Indonesia.

 

Tampak Belakang

Sungguh tak disangka, selama ini kami baru tahu. Bahkan guru-gurupun tak pernah menyebut mengenai monumen ini. Jangankan para guru, para dosen sejarah tempat kami dahulu menuntu ilmu tak pernah menyebut perihal keberadaan momumen ini. Sungguh sangat kasihan sekali.

Namun tatkala kami fikir-fikirkan lagi, wajar rasanya. Kenapa? Sebab Divisi X Banteng selain dikenal sebagai pahlawan yang berhasil mempertahankan kemerdekaan dimasa revolusi kemerdekaan dahulu. Dimana tidak satupun negara boneka masa Republik Indonesia Serikat berhasil dibentuk di Sumatera Barat. Itu semua berkat kegigihan dalam perjuangan oleh masyarakat Minangkabau dengan Divisi Banteng mereka.

Namun bagi sebagian orang, Divisi Banteng merupakan nama yang sangat memuakkan. Terutama oleh kaum nasionalis dan komunis serta soekarnois. Kenapa?

Karena pada tahun 1958 Divisi ini dengan pimpinannya yang bernama Kolonel Ahmad Hussein seorang putera Nagari Kuranji di Kota Padang, mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera Tengah. Ketika itu yang menjadi gubernur di Sumatera Tengah ialah Roeslan Moeljohardjo yang berkedudukan di kota ini, Bukittinggi.

Samping Kanan

Tampak Kiri

Pemberontakan PRRI yang sangat terkenal, dibenci dan dimaki oleh Jakarta yang terjadi pada tahun 1958-1961 dikobarkan oleh para prajurit dan bekas prajurit dari divisi ini. Para nasionalis memaki, komunis membenci, dan rakyat Indonesia dipengaruhi hingga kini.

Namun bagi kami orang Minangkabau yang tahu dan menguasai sejarah negeri kami. Tidak demikian tuan. Bagi kami kalaulah benar apa yang terjadi masa itu (1958-1961) patut disebut dengan pemberontakan, maka kami hanya memberontak kepada pengaruh komunis yang sangat merajalela di Jakarta. Kami tidak memberontak kepada republik ini, KAMILAH YANG MEMBENTUK & MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INI, lalu kenapa kami pula yang berkeinginan untuk menghancurkannya.

Pakaian Perempuan Minang Zaman Dahulu

Pakaian Perempuan Minangkabau pada masa dahulu. HIngga penghujung abad ke-20 pakaian ini masih bertahan di Minangkabau. Namun semenjak permulaan abad 21 maka pakaian khas orang Minang ini mulai menghilang. Bahkan sekarang jika diperlihatkan pakaian serupa ini maka akan dikatakan oleh orang Minang nan pandir-pandir sebagai “Baju Urang Malaysia”.

Perempuan ialah lambang kehormatan bagi orang Minangkabau, mereka dimuliakan dan dituahkan dengan Rumah Gadang dan harta pusaka. Sedangkan lelaki hanya dituahkan dengan Gelar Pusaka. Namun banyak jua orang Minang yang tak begitu faham dengan adat serta orang luar yang memandang adat Minang ini dengan penuh prasangka dan cemburu. Mereka semua berpendapat berlainan..

Pakaian kemualiaan seorang perempuan Minangkabau ialah Baju Kurung. Pakaian ini sebenarnya tidak hanya dipakai oleh perempuan Minangkabau saja, akan tetapi seluruh perempuan di Alam Melayu menggunakannya. Saat ini, hanya orang-orang Melayu di Malaysia yang masih mempertahankan pakaian ini. Sehingga banyak orang Minangkabau yang tak faham apabila disebut perihal baju kurung maka mereka akan berseru “O baju yang serupa dipakaia oleh orang Malaysia itu..?”

Sungguh sangat kasihan sekali orang Minangkabau, telah lupa dengan jati diri, telah lupa dengan diri sendiri.

Baju kurung merupakan baju yang lapang tidak berlekuk seperti kebaya. Lurus kebawah dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh perempuan, panjangnya mencapai betis kaki. Kemudian di bawahnya digunakan kodek yakni dari kain sarung dengan jenis bernama “Kain Sarung Jawa”. Kodek dipakai sebagai ganti rok, rok belum dikenal oleh orang dahulu atau tidak ada dalam kebudayaan orang Minangkabau.

Baju kurung dahulu rata-rata ialah baju kurung basiba, yakni tidak berjahit dibahu melainkan di siku. Baju jenis ini sudah jarang kita temui di Minangkabau pada masa sekarang. Telah habis termakan zaman, ditinggalkan oleh anak kamanakan. Tinggal kenangan bagi orang tua renta, memandang dengan pahit pakaian anak gadis sekarang.

“Mungkin baju kuruang akan tamat riawayatnya seiring dengan khatamnya umur yang ada pada badan..” begitulah kira-kira isi hati mereka.

Kemudian, pakaian ini dihiasi dengan selendang bagi perempuan-perempuan yang tidak suka memakai lilik. Selendang ada yang sekedar jadi hiasan di bahu ataupun leher, ada juga yang dipakai sebagai kerudung. Bagi perempuan yang agak “preman” mereka hanya menjadikan selendang sekedar hiasan. Bagi yang agak bataratik agak sedikit mereka akan menutupi rambut mereka dengan selendang tersebut maka jadilah kerudung. Bagi yang kuat agamanya, maka mereka akan memakai lilik.[1]

Lilik ialah serupa dengan jilbab hanya saja berbeda pada bentuk dan teknik pemakaian. Pemakaian lilik sangatlah payah (rumit). Sudah tidak dipakai oleh kaum perempuan zaman sekarang karena dianggap menyusahkan. Kalau tak salah, hingga sekarang, anak sekolah MTsN dan MAN masih memakainya.

Lilik berupa kain kerudung berukuran lebar sekitar 60 cm dan panjang sekitar 1,5-2 m. Dinamakan lilik karena teknik pemakainya memanglah dililitkan ke kepala. Lilik lazim dipakai oleh orang-orang zaman dahulu. Pada masa sekarang mulai banyak ditinggalkan. Bahkan anak gadis sekarang tidak pandai atau tahu cara memakai lilik.

---

[1] Secara harfiah berarti “lilit”

Pemberontakan Orang Minang IV

 Pemerintahan Padang

Pelantikan Kabinet(PRRI)Syafruddin Prawiranegara

Menanggapi ultimatum dari Padang sehari yang lalu, maka pada tanggal 11 Februari 1958 Kabinet Perdana Mentri Juanda memerintahkan KSAD untuk memecat Letkol Ahmad Hussein dan Kol. Maludin Simbolon dari dinas kemiliteran. Serta Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan. Kemudian dilanjutkan dengan membekukan hubungan darat, laut, maupun udara ke Sumatera Tengah. Arti kata, Pemerintah Pusat melakukan blokade terhadap Sumatera Tengah.

Melihat kekerasan hati dari Kabinet Djuanda, maka tak ada lagi jalan keluar selain melawan. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan memutuskan untuk membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) untuk menggantikan pemerintahan Jakarta yang dipimpin oleh Perdana Mentri Djuanda. Cakupan wilayah kekuasaan dari Pemerintahan Baru yang berpusat di Sumatera ini ialah seluruh wilayah Indonesia. Dalam artian, dengan dikeluarkannya deklarasi pembentukan pemerintahan baru ini maka Pemerintahan Jakarta yang dikomandoi oleh PM Djuanda tidak berlaku lagi.

Namun sayangnya, pendirian semacam itu hanya berlaku jika berada di pihak yang berkuasa. Nyatanya yang berkuasa dengan segenap alat kekuasaan yang sah ialah orang-orang Jakarta. Oleh karena itu, betapapun keras hati orang Minang mengatakan bahwa tindakannya pada hari itu merupakan tindakan koreksi terhadap pemerintah pusat, meraka mau tidak mau harus pasrah dicap sebagai pemberontak.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) memutuskan untuk menyusun pemerintahan sendiri, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan Soekarno tetap diakui sebagai Kepala Negara. Adapun susunan Kabinet PRRI ialah:

PM. Syafruddin Prawiranegara  Berpidato Dihadapan Kabinetnya di Padang

Perdana Menteri                    : Mr. Syafruddin Prawiranegara

Menteri Luar Negeri                : Kol. Maluddin Simbolon

Menteri Pertahanan&Menteri Kahakiman : Mr. Burhanuddin Harahap

Menteri Perhubungan & Pelayaran    : Dr. Soemitro Joyohadikusumo

Menteri Pendidikan, Pengajaran, & Kebudayaan(PP & K) merangkap Menteri Kesehatan                  : Mohammad Syafei

Menteri Perhubungan                : JF. Warouw

Menteri Pertanian & Perburuhan     : S. Sarumpait

Menteri Agama                      : Mochtar Lintang

Menteri Penerangan                 : M.Saleh Lahade

Menteri Sosial                     : Ayah Gani Usman

Menteri Dalam Negeri*              : Kol. Dahlan Djambek

kemudian digantikan Mr. Assat

Menteri Pos dan Telekomunikasi*    : Kol. Dahlan Djambek.

Jabatan Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Kol. Dahlan Djambek sampai Mr. Assat Dt.Mudo tiba di Padang. Setelah kedatangan Mr. Assat tersebut, jabatan Mendagri diserahkan kepada beliau. Sedangkan Kol. Dahlan Djambek menjabat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Sumber Foto:

http://www.triharyo.com/cetak.php?id=342

http://news.okezone.com/read/2011/11/08/337/526615/keluarga-bangga-syafrudin-prawiranegara-diberi-gelar-pahlawan

Pemberontakan Orang Minang III

Ultimatum Padang

Bulan Februari tercatat dalam Sejarah Minangkabau sebagai bulan penuh gejolak. Tanggal 10 Februari merupakan salah satu tanggal penuh gejolak, karena pada tanggal ini orang Minang dengan kurang ajarnya berani meultimatum Jakarta. Suatu perkara yang amat terlarang dalam budaya sentralisme Jawa. Dalam adat Jawa, pemimpin adalah pengayom yang wajib dita’ati perintahnya. Sedangkan di Minangkabau tidak demikian halnya.

Ahmad Husein

Ultimatum di keluarkan di Padang dan disiarkan melalui radio. Lebih dikenal dengan nama Ultimatum Padang. Diucapkan oleh Ahmad Hussein sang pemimpin perlawanan. Ahmad Hussein yang seorang kolonel, pejuang kemerdekaan yang telah berhasil mempertahankan berkibarnya merah-putih di Sumatera Timur dengan  prajuritnya dari Devisi IX Banteng.

Begini kira-kira bunyi ultimatumnya:

• Bubarkan Kabinet Djuanda dan kembalikan mandatnya ke Presiden,

• Bentuk zaken kabinet nasional di bawah suatu panitia pimpinan M Hatta dan Hamengkubuwono IX,

• Beri kabinet baru mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilu mendatang,

• Presiden Soekarno/Pj. Presiden agar membatasi diri menurut konstitusi.

• Bila tuntutannya tak dipenuhi dalam tempo 5×24 jam, Dewan Perjuangan akan mengambil kebijaksanaan sendiri.

Sumber Foto: http://dokumentasibuya.blogspot.com/2011/03/kok-bakisa-duduak-jan-bakisa-dari.html

Pemberontakan Orang Minang II

Persengketaan yang Tak Hendak Surut

 

Bulan Februari merupakan bulan penuh gejolak, setidaknya itulah yang terekam dalam Sejarah Negeri Minangkabau. Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang di Minangkabau atau setidaknya Sumatera Barat. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan puncak dari segala ketidak puasan, kecemasan, dan kejengkelan terhadap Pemerintahan Jakarta pada masa tahun 1958.

Awal mulanya hanyalah bentuk ketidakpuasan dari beberapa perwira militer di Sumatera Tengah atas perlakuan yang mereka dapat dari pemerintah pusat. Jerih payah mereka dalam berjuang dan mempertahankan negara ini sangat tidak dihargai. Setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 oleh Belanda, Komando Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah diacak-acak oleh pusat. Beberapa pasukannya dikirim keluar Sumatera Tengah, dikirim ke berbagai daerah konflik. Namun setelah penugasan tersebut, para prajurit dari Divisi IX Banteng tidak dikembalikan ke induk pasukannya di Sumatera Tengah, melainkan dipindahkan ke Divisi lainnya. Seperti Batalyon Pagaruyung yang digabungkan ke dalam Divisi Siliwangi.

Makin lama Divisi IX Banteng semakin menciut sehingga tinggal satu brigade yang bernama sama dengan nama divisinya yakni Brigade Banteng pimpinan Ahmad Hussein. Pada bulan April 1952 brigade inipun diciutkan pula menjadi satu resimen di bawah komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan (TT I BB) yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon.

Kebijakan pusat tersebut menimbulkan kekecewaan, ditambah dengan keadaan prajurit bekas Divisi IX Banteng yang menyedihkan. Hidup mereka memprihatinkan, keadaan kesehatan keluarga mereka sangatlah buruk, bahkan ada yang sampai meninggal.

Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng muncul pada pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956. Kemudian reuni ini dilanjutkan di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang perwira aktif maupun pensiunan. Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:

1. Ketua: Kol. Ahmad Hussein
2. Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro  Rekonstruksi Nasional Sumteng.
3. Anggota:

    1) Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)

    2) Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)

    3) Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4) 

    4) Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Res Infantri 4)

    5) Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)

    6) Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)

    7) Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)

    8) Datuak Simarajo (MTKAAM)

    9) Kolonel (Purn) Ismael Lengah

   10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)

   11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri)

   12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)

   13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)

   14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat            di Jakarta)

Selain itu Dewan Banteng juga didukung oleh segenap partai politik di Indonesia masa itu kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, ulama, cerdik pandai, dan kaum adat. Sehingga masa itu lahirlah semboyan “Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng”

Dewan ini juga mengluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, yang isinya ialah:

1. Menuntut pemberian dan pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
2. Menuntut dihapuskannya segera Sistem Sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
3. Menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam artian Teritorial, Operatif, dan Administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan Komandi Utama dalam Angkatan Darat. Juga menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai Kesatuan Militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
4. Menuntut pengembalian daerah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI
5. Menuntut ikut memperjuangkan pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.
6. Mempercepat realisasi Pemerintahan Otonom Tingkat I Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Dua hari setelah deklarasi yang dikeluarkan Dewan Banteng di Padang, Kolonel Maluddin Simbolon di Sumatera Utara mengeluarkan deklarasi serupa namun lebih radikal dari Deklarasi Dewan Banteng. Simbolon langsung menyatakan tidak mengakui pemerintahan PM. Djuanda dan menyatakan daerahnya berada daam Darurat Perang (SOB). Akibatnya Simbolon digantikan dengan Djamin Ginting, akibatnya Simbolon beserta pasukannya melarikan diri ke Padang.

Sangat aneh sekali, kenapa Kol. Maluddin Simbolon memutuskan membangkang terhadap pusat? Sebab kondisi pasukan dan daerahnya tidak serupa dengan di Sumatera Tengah. Selain itu, deklarasi Simbolon pun lebih radikal, tidak seperti Dewan Banteng. Salah satu penyebab kenapa Simbolon tidak berhasil di Sumatera Utara ialah karena keragaman etnis dan agama. Sehingga tempat berpijaknya kurang kokoh. Kondisi ini berlainan dengan yang berlaku di Sumteng. Lalu kenapa Simbolon yang seorang Nasrani memutuskan melarikan diri ke Padang? Kenapa bukan ke Singapura ataupun Sulawesi Utara? Kenapa Ahmad Hussein menerimanya di sana, padahal Simbolon sedang bermasalah dengan pusat? Bukankah hal tersebut dapat mempersulit posisi Ahmad Husein di hadapan pemerintahan pusat?

Kemudian tanggal 15 Januari 1957, Kolonel Barlian di Sumatera Selatan mendeklarasikan berdirinya Dewan Garuda. Tidak hanya itu, Kolonel Vence Samual di Indonesia Timur mendeklarasikan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Tuntutan dari Permesta ialah  otonomi, kontrol atas pendapatan daerah, dan kembalinya Dwi Tunggal. Dapat kita lihat bahwa tuntutan dari daerah-daerah bergolka ini hampir sama yakni seputar otonomi, hubungan pusat-daerah terutama soal ekonomi, dan pemulihan Dwi Tunggal.

Baru pada pertemuan Palembang yang diadakan pada tanggal 8 September 1957, para pemimpin daerah yang bergolak ini dengan berani menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Dalam pertemuan ini diambil kesepakatan untuk membantuk suatu “Dewan Perjuangan” yang akan mengakomodir segala dewan-dewan yang ada. Adapun dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Palembang. Isinya antara lain:

1. Memulihkan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta
2. Penggantian pimpinan Angkatan Darat
3. Pembentukan senat di samping DPR yang akan mewakili daerah-daerah.
4. Melaksanakan otonomi daerah.
5. Melarang Komunisme di Indonesia.

Pertemuan ini diadakan dua hari sebelum Munas yang telah direncanakan di Jakarta. Diharapkan Munas ini dapat meredakan ketegangan antara pusat dan daerah. Munas diadakan selama lima hari yakni dari tanggal 10-15 September 1957, tuntutan Dewan Perjuangan yang termaktup dalam Piagam Palembang disetujui, kecuali point nomor lima.

Dari tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pimpinan di daerah dapat kita tarik kesimpulan, gerangan apa yang menyebabkan mereka memberontak? Tak lain dan tak bukan ialah: Komunisme, dimana Soekarno lebih dekat dengan PKI. hubungan pusat dan daerah dimana pola pemerintahan lebih mengarah kepada Sentralistis. Dan pecahnya Dwi Tunggal, dimana terpetik kabar bahwa Hatta hendak mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Kita juga tidak memungkiri akan keterlibatan kekuatan asing dalam pergolakan ini. Karena walau bagaimanapun juga, dalam tatanan yang lebih besar sedang terjadi ketegangan antara Blok Timur (Komunis) dan Blok Barat (Kapitalis). Dan masing-masing kekuatan berkeinginan untuk menananmkan pengaruh di sebanyak mungkin negara yang berhasil dikuasai oleh ideologi mereka.

 

Akhirnya yang dicemaskan para pemimpin di daerah terjadi juga, Bung Hatta mengundurkan diri pada bulan Desember 1957. Akibatnya segenap pemimpin di daerah semakin khawatir dengan perkembangan politik di Jakarta. Pada bulan Januari 1958, atas usul dari Kol. Barlian maka diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh. Pertemuan ini berlangsung dari 8-9 Januari 1958. Dihadiri oleh segenap pimpinan sipil daerah dan beberapa pimpinan politik pusat (Masyumi).

Dalam pertemuan ini para pemimpin Masyumi terperangkap dalam persekongkolan dengan AS yang sudah digarap oleh Sumitro, Simbolon, dan Sumual. Menurut Syafruddin, mereka tidak tahu sebelumnya tentang kontak-kontak Kolonel Hussein dengan CIA. Namun mereka terdesak oleh para pemimpin militer yang hadir pada saat itu.

Pada 16 Januari 1958 Bung Hatta & Bung Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-derah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Sumteng. Utusan itu ialah Djoeir Moehammad salah seorang anggota dari DPP Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Kok bakisa duduak jan kalua di lapiak nan sahalai

Kok bakisa tagak jan kalua di tanah nan sabingkah

Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat (termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”.

Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi. Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.

Pada tanggal 9 Februari 1958, Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad  Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuat terhadap Pemerintah Jakarta. Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein.

Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diadopsi ke dalam ultimatum Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958:

• Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Juanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.

• Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.

• Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat.

sumber foto: http://bode-talumewo.blogspot.com/2008/12/galeri-foto-prri-tempo-doeloe.html