Persengketaan yang Tak Hendak Surut
Bulan Februari merupakan bulan penuh gejolak, setidaknya itulah yang
terekam dalam Sejarah Negeri Minangkabau. Pada bulan ini terjadi
peristiwa besar yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang di
Minangkabau atau setidaknya Sumatera Barat. Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan puncak
dari segala ketidak puasan, kecemasan, dan kejengkelan terhadap
Pemerintahan Jakarta pada masa tahun 1958.
Awal mulanya hanyalah bentuk ketidakpuasan dari beberapa perwira
militer di Sumatera Tengah atas perlakuan yang mereka dapat dari
pemerintah pusat. Jerih payah mereka dalam berjuang dan mempertahankan
negara ini sangat tidak dihargai. Setelah penyerahan kedaulatan pada 27
Desember 1949 oleh Belanda, Komando Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah
diacak-acak oleh pusat. Beberapa pasukannya dikirim keluar Sumatera
Tengah, dikirim ke berbagai daerah konflik. Namun setelah penugasan
tersebut, para prajurit dari Divisi IX Banteng tidak dikembalikan ke
induk pasukannya di Sumatera Tengah, melainkan dipindahkan ke Divisi
lainnya. Seperti Batalyon Pagaruyung yang digabungkan ke dalam Divisi
Siliwangi.
Makin lama Divisi IX Banteng semakin menciut sehingga tinggal satu
brigade yang bernama sama dengan nama divisinya yakni Brigade Banteng
pimpinan Ahmad Hussein. Pada bulan April 1952 brigade inipun diciutkan
pula menjadi satu resimen di bawah komando Tentara Teritorium I Bukit
Barisan (TT I BB) yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon.
Kebijakan pusat tersebut menimbulkan kekecewaan, ditambah dengan
keadaan prajurit bekas Divisi IX Banteng yang menyedihkan. Hidup mereka
memprihatinkan, keadaan kesehatan keluarga mereka sangatlah buruk,
bahkan ada yang sampai meninggal.
Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng muncul pada pertemuan
para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Jakarta
pada tanggal 21 September 1956. Kemudian reuni ini dilanjutkan di Padang
pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang
perwira aktif maupun pensiunan. Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan
Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:
- Ketua: Kol. Ahmad Hussein
- Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro Rekonstruksi Nasional Sumteng.
- Anggota:
1) Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)
2) Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)
3) Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4)
4) Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Res Infantri 4)
5) Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)
6) Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)
7) Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)
8) Datuak Simarajo (MTKAAM)
9) Kolonel (Purn) Ismael Lengah
10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)
11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri)
12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)
13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)
14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat di Jakarta)
Selain itu Dewan Banteng juga didukung oleh segenap partai politik di
Indonesia masa itu kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Juga
didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, ulama,
cerdik pandai, dan kaum adat. Sehingga masa itu lahirlah semboyan “Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng”
Dewan ini juga mengluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, yang isinya ialah:
- Menuntut pemberian dan pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
- Menuntut dihapuskannya segera Sistem Sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
- Menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam artian Teritorial, Operatif, dan Administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan Komandi Utama dalam Angkatan Darat. Juga menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai Kesatuan Militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
- Menuntut pengembalian daerah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI
- Menuntut ikut memperjuangkan pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.
- Mempercepat realisasi Pemerintahan Otonom Tingkat I Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.
Dua hari setelah deklarasi yang dikeluarkan Dewan Banteng di Padang,
Kolonel Maluddin Simbolon di Sumatera Utara mengeluarkan deklarasi
serupa namun lebih radikal dari Deklarasi Dewan Banteng. Simbolon
langsung menyatakan tidak mengakui pemerintahan PM. Djuanda dan
menyatakan daerahnya berada daam Darurat Perang (SOB). Akibatnya
Simbolon digantikan dengan Djamin Ginting, akibatnya Simbolon beserta
pasukannya melarikan diri ke Padang.
Sangat aneh sekali, kenapa Kol. Maluddin Simbolon memutuskan
membangkang terhadap pusat? Sebab kondisi pasukan dan daerahnya tidak
serupa dengan di Sumatera Tengah. Selain itu, deklarasi Simbolon pun lebih
radikal, tidak seperti Dewan Banteng. Salah satu penyebab kenapa
Simbolon tidak berhasil di Sumatera Utara ialah karena keragaman etnis
dan agama. Sehingga tempat berpijaknya kurang kokoh. Kondisi ini
berlainan dengan yang berlaku di Sumteng. Lalu kenapa Simbolon yang
seorang Nasrani memutuskan melarikan diri ke Padang? Kenapa bukan ke
Singapura ataupun Sulawesi Utara? Kenapa Ahmad Hussein menerimanya di
sana, padahal Simbolon sedang bermasalah dengan pusat? Bukankah hal
tersebut dapat mempersulit posisi Ahmad Husein di hadapan pemerintahan
pusat?
Kemudian tanggal 15 Januari 1957, Kolonel Barlian di Sumatera Selatan
mendeklarasikan berdirinya Dewan Garuda. Tidak hanya itu, Kolonel Vence
Samual di Indonesia Timur mendeklarasikan Perjuangan Semesta Alam
(Permesta). Tuntutan dari Permesta ialah otonomi, kontrol atas
pendapatan daerah, dan kembalinya Dwi Tunggal. Dapat kita lihat bahwa
tuntutan dari daerah-daerah bergolka ini hampir sama yakni seputar otonomi, hubungan pusat-daerah terutama soal ekonomi, dan pemulihan Dwi Tunggal.
Baru pada pertemuan Palembang yang diadakan pada tanggal 8 September
1957, para pemimpin daerah yang bergolak ini dengan berani menuntut
pembubaran Partai Komunis Indonesia. Dalam pertemuan ini diambil
kesepakatan untuk membantuk suatu “Dewan Perjuangan” yang akan
mengakomodir segala dewan-dewan yang ada. Adapun dalam pertemuan ini
dihasilkan beberapa keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Palembang.
Isinya antara lain:
- Memulihkan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta
- Penggantian pimpinan Angkatan Darat
- Pembentukan senat di samping DPR yang akan mewakili daerah-daerah.
- Melaksanakan otonomi daerah.
- Melarang Komunisme di Indonesia.
Pertemuan ini diadakan dua hari sebelum Munas yang telah direncanakan
di Jakarta. Diharapkan Munas ini dapat meredakan ketegangan antara
pusat dan daerah. Munas diadakan selama lima hari yakni dari tanggal
10-15 September 1957, tuntutan Dewan Perjuangan yang termaktup dalam
Piagam Palembang disetujui, kecuali point nomor lima.
Dari tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pimpinan di daerah dapat
kita tarik kesimpulan, gerangan apa yang menyebabkan mereka
memberontak? Tak lain dan tak bukan ialah: Komunisme, dimana Soekarno
lebih dekat dengan PKI. hubungan pusat dan daerah dimana pola
pemerintahan lebih mengarah kepada Sentralistis. Dan pecahnya Dwi
Tunggal, dimana terpetik kabar bahwa Hatta hendak mengundurkan diri dari
jabatan Wapres.
Kita juga tidak memungkiri akan keterlibatan kekuatan asing dalam
pergolakan ini. Karena walau bagaimanapun juga, dalam tatanan yang lebih
besar sedang terjadi ketegangan antara Blok Timur (Komunis) dan Blok
Barat (Kapitalis). Dan masing-masing kekuatan berkeinginan untuk
menananmkan pengaruh di sebanyak mungkin negara yang berhasil dikuasai
oleh ideologi mereka.
Akhirnya
yang dicemaskan para pemimpin di daerah terjadi juga, Bung Hatta
mengundurkan diri pada bulan Desember 1957. Akibatnya segenap pemimpin
di daerah semakin khawatir dengan perkembangan politik di Jakarta. Pada
bulan Januari 1958, atas usul dari Kol. Barlian maka diadakanlah
pertemuan di Sungai Dareh. Pertemuan ini berlangsung dari 8-9 Januari
1958. Dihadiri oleh segenap pimpinan sipil daerah dan beberapa pimpinan
politik pusat (Masyumi).
Dalam pertemuan ini para pemimpin Masyumi terperangkap dalam
persekongkolan dengan AS yang sudah digarap oleh Sumitro, Simbolon, dan
Sumual. Menurut Syafruddin, mereka tidak tahu sebelumnya tentang
kontak-kontak Kolonel Hussein dengan CIA. Namun mereka terdesak oleh
para pemimpin militer yang hadir pada saat itu.
Pada 16 Januari 1958 Bung Hatta & Bung Syahrir mengirim seorang
utusan ke daerah-derah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan
Dewan Banteng di Sumteng. Utusan itu ialah Djoeir Moehammad salah
seorang anggota dari DPP Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Kok bakisa duduak jan kalua di lapiak nan sahalai
Kok bakisa tagak jan kalua di tanah nan sabingkah
Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah
di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat
sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok
Barat (termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa
pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk
menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab
dengan Blok Uni Soviet”.
Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua
Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di
Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain
akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan
mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama
satu generasi. Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Letkol Barlian di
Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad
Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir
itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman
militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.
Pada tanggal 9 Februari 1958, Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah
(BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad Husein
mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuat terhadap Pemerintah
Jakarta. Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol.
Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang
ditujukan kepada Ahmad Husein.
Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diadopsi ke dalam ultimatum
Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958:
- Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Juanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.
- Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.
- Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar