Kami adalah PRRI (Bangga sebagai orang Minangkabau)

PERISTIWA PRRI DI SUMATERA

Pendahuluan

 

Sebelumnya, maafkan, saya hendak memanggil daerah yang kita panggil sebagai Sumatra Barat dengan nama Minangkabau. Kenapa saya panggil demikian? Karena istilah Sumatra Barat sebenarnya daerah administratif (propinsi) yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk membagi daerah-daerah sesuai dengan nama etnis yang mendiaminya. Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Orde Lama menamakan daerah yang kita sebut Sumatra Barat sekarang dengan nama propinsi Sumatra Timur yang beribukota di Padang. Daerah Sumatra Timur jauh lebih luas daripada Sumatra Barat, yang meliputi Riau dan Sumatra Barat sekarang. Riau termasuk bagian dari Sumatra Tmur.

Lalu kenapa pemerintah Orde Baru Suharto) menetapkan propinsi Sumatra Barat seperti sekarang ini ? Ini berkaitan dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada tahun 1958-1962. Sejumlah panglima divisi Banteng dan staf-stafnya yang meliputi Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Tapanuli, Kolonel Simbolon, bersama sejumlah politisi seperti M. Natsir, Sumitro Djayahadikusumo, M. Hatta, dan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang berkedudukan di Bukittinggi. Maksud dari PRRI ini adalah untuk memperingatkan Yang Mulia Presiden Soekarno yang sudah bertindak sewenang-wenang.

Kecemburuan pusat-daerah turut pula memperkeruh suasana. Kondisi pada tahun 1950-an mirip dengan kondisi sekarang. Soekarno membangun Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan membangun proyek-proyek mercu suar seperti Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Senayan dan sejumlah patung. Sementara daerah dibiarkan miskin dan melarat.

Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Hal ini tidak disukai oleh panglima-panglima militer yang ada di daerah. Apalagi Soekarno menggunakan sentimen etnis dan ideologi. Soekarno terlalu dekat dengan PKI yang tidak disukai oleh kelompok Islam dan nasionalis. Panglima-panglima militer di daerah mulai mengadakan gerakan. Sejumlah politisi di Jakarta juga sudah mulai bergerak. Wakil presiden Muhammad Hatta, tokoh politisi dari Partai Sosialis Indonesia (PSI), Sumitro Djojohadikusumo, dan tokoh Masyumi Muhammad Natsir turut dalam rapat-rapat rahasia bersama tokoh PRRI dan tokoh Persatuan Rakyat Semesta (Permesta), Vence Sumual.

Soekarno tak suka ekonomi. Ia lebih suka membangun ideologi revolusioner. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi pada masa itu mandek. Indonesia memang kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara dan Asia (setelah Cina). AS tak suka pada Soekarno.

Soekarno menganggap PRRI/Permesta sebagai kenakalan “anak-anak”. Soekarno memang menganggap dirinya sebagai Bapak sedangkan para politisi dan perwira militer sebagai anak-anaknya. Soekarno adalah orang yang pandai bermain peran. Ia pandai menempatkan diri. Ketika menghadapi kelompok Islam ia pandai bermain peran sebagai muslim yang baik.

Upaya Diplomasi Pada awalnya Soekarno tidak ingin menghadapi PRRI dengan kekerasan. Soekarno mengutus Hasjim Ning, pengusaha, saudara Bung Hatta, untuk menghadap Kolonel Ahmad Husein di Padang. Kolonel Ahmad Husein mengajukan sejumlah tuntutan antara lain: retool kabinet, bung Hatta didudukkan kembali Wakil Presiden, dan keadilan pusat-daerah. Semua tuntutan ini ditolak oleh soekarno. Ia menganggap Ahmad Husein sebagai “Anak Bandel” dan harus segera diberi pelajaran. Kolonel Ahmad Husein adalah bukan orang sembarangan. Ia adalah panglima Divisi Banteng/Sumatra Timur yang berjasa mengusir tentara NICA dari Sumatra Timur. Dan tentara Divisi Banteng dikenal tangguh dalam berperang. Mereka berpengalaman menghadapi Belanda. Oleh karena itu Soekarno tidak boleh main-main. Ia harus menyiapkan tentara terbaik untuk menyerbu Padang.

Presiden Soekarno mengutus Jenderal Ahmad Yani untuk menyiapkan operasi tempur yang diberi nama Operasi 17 Agustus. Jenderal Ahmad Yani menyiapkan sejumlah batalyon terutama dari Kodam IV Diponegoro dan Kodam II Siliwangi. Letjen Soeharto ditetapkan sebagai pelaksana lapangan. Serbuan pertama dilaksanakan dengan operasi pendarat Amphibi di pantai Padang. Sekitar lima jam, kapal-kapal ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dengan menghujani pantai Padang yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan PRRI. Jelas kekuatan ALRI bukanlah tandingan pasukan PRRI. Kekuatan ALRI adalah yang terkuat di Asia.

Selanjutnya diteruskan dengan operasi pendaratan pasukan Amphibi di pantai Padang berikut tank-tank dan artileri. Lalu dilanjutkan oleh penerjunan pasukan parasut (paratrooper) di kota Padang dan Bukittingi. Serbuah ini menimbulkan banyak korban jiwa baik tentara Jawa maupun tentara PRRI. Pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara

Republik Indonesia (AURI) membomi titik-titik penting pasukan PRRI. Pasukan Jawa akhirnya berhasil menguasai Padang. Serbuan ofensif lalu diteruskan hingga ke lembah Anai. Serbuan ini ditahan oleh pasukan PRRI dalam suatu pertempuran yang paling berdarah dalam sejarah PRRI. Pasukan PRRI mundur ke hutan-hutan. Pasukan Soekarno mengadakan gerilya di daerah perkampungan dan perkotaan. Dalam proses itu, ratusan dan ribuan orang diciduk. Sebagian mati dalam tahanan.

Pasukan KODAM Siliwangi dikenal berperilaku lebih baik daripada pasukan dari KODAM Diponegoro. Selain berasal dari etnis Sunda, pasukan KODAM Siliwangi berperilaku lebih halus dan agamis. Sedangkan pasukan KODAM IV Diponegoro berperilaku kasar. Mereka menganggap diri sebagai pemenang perang dan mengulangi kisah sukses ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Sumatra

Atas bujuk rayu sejumlah tokoh, kolonel Ahmad Husein menyerahkan diri kepada Gubernur Bagindo Aziz Chan dan Letjen Supeno di sebuah lapangan di Solok. Ahmad Husein menyerah bukan karena kalah tapi demi keutuhan republik. Pasukan PRRI masih banyak tersebar di hutan-hutan. Ahmad Husein ditangkap dan dibawa menghadap Presiden Soekarno. Gimana masih mau melawan Bapak? tanya Soekarno secara retoris.

Total dalam perang ini ada 30.000 korban tewas di kalangan masyarakat Minang. Kebanyakan sukarelawan PRRI. Hal ini belum lagi dilanjutkan dengan korban penyiksaan tahanan-tahanan PRRI oleh tentara Soekarno. Laporan ini tidak akan pernah diketahui publik. Hanya sedikit sarjana yang mengetahui dengan pasti kejadian ini antara lain Geoger Mc. Turnan Kahin, ilmuwan politik dari AS dan Nazaruddin Sjamsuddin yang menulis disertasi mengenai PRRI di Australian National University (ANU)

Dampak PRRI bagi etnik Minangkabau.

PRRI adalah sebuah titik balik bagi etnik Minangkabau. Semenjak itu, etnik Minangkabau mengalami kemunduran total dalam berbagai bidang. Dalam pentas politik, kita tidak mendengar lagi etnis Minang. Padahal etnis Minangkabau punya saham yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka, M. Hatta, Sutan Syahrir, Abdul Rivai, Bahder Djohan, Abdul Muis, Rasuna Said, Rahmah El-Yunusiah, Idrus, dan Marah Rusli.

Tapi tokoh-tokoh ini tak pernah ada dalam buku-buku sejarah terbitan Orde Baru. Seluruh buku-buku sejarah yang ada di SD, SMP, dan SMU sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga meminggirkan peranan tokoh-tokoh etnik Minangkabau dalam sejarah. Justru peranan Soeharto dan TNI-AD yang begitu ditonjolkan. Selama ini kita dibohongi dan ditipu oleh pemerintah pusat.

Etnis Minangkabau mengalami krisis identitas yang parah. Kemiskinan dan kebodohan meraja rela. Sebagian etnis Minangkabau memang sukses di rantau namun sebagian lagi terlunta-lunta di rantau.

Generasi muda Minangkabau tidak lagi mengenal dan memahami budaya asli negerinya. Adat kembali ditinggalkan. Padahal budaya Minangkabau mempunyai nilai-nilai yang unik yang tak ada duanya.

Monumen Pendidikan Divisi X Banteng Bukittinggi

 

Monumen Pendidikan Divisi Banteng.

Tepat di sebelah kanan Lapangan Kantin Bukittinggi kalau dipandang dari arah depan Kantor Balaikota Lama, terdapat sebuah tugu atau monumen. “Monumen Pendidikan Opsir Divisi X Banteng Sumatera Tengah” judulnya. Monumen ini berbentuk persegi dengan patung seorang opsir yang sedangmengarahkan pedang di tangan kanannya ke arah jalan. Sepertinya patung seorang komandan yang sedang memberikan pengarahan kepada segenap anak buahnya.

Keadaan monumen ini tidak begitu terawat, sungguh sangat sayang sekali. Kamipun baru mengetahui perihal keberadaan monumen “Divisi Banteng” ini. memang terlihat dengan jelas dari arah jalan, namun kami tak pernah tahu kalau monumen ini ditujukan untuk para prajurit Dewan Banteng.

Pada sisi kiri dan kanan dari monumen ini terdapat nama-nama para opsir. Sisi sebelah kanan merupakan nama-nama dari opsir dari angkatan pertama yang berjumlah 84 orang. Sedangkan pada sisi sebelah kiri terdapat nama-nama dari opsir angkatan kedua yang berjumlah 60 orang. Pada sisi sebelah belakang terdapat tulisan “Aku Mencintaimu Tanah Airku, Teruskan Perjuangan Kami” di atas peta Indonesia.

 

Tampak Belakang

Sungguh tak disangka, selama ini kami baru tahu. Bahkan guru-gurupun tak pernah menyebut mengenai monumen ini. Jangankan para guru, para dosen sejarah tempat kami dahulu menuntu ilmu tak pernah menyebut perihal keberadaan momumen ini. Sungguh sangat kasihan sekali.

Namun tatkala kami fikir-fikirkan lagi, wajar rasanya. Kenapa? Sebab Divisi X Banteng selain dikenal sebagai pahlawan yang berhasil mempertahankan kemerdekaan dimasa revolusi kemerdekaan dahulu. Dimana tidak satupun negara boneka masa Republik Indonesia Serikat berhasil dibentuk di Sumatera Barat. Itu semua berkat kegigihan dalam perjuangan oleh masyarakat Minangkabau dengan Divisi Banteng mereka.

Namun bagi sebagian orang, Divisi Banteng merupakan nama yang sangat memuakkan. Terutama oleh kaum nasionalis dan komunis serta soekarnois. Kenapa?

Karena pada tahun 1958 Divisi ini dengan pimpinannya yang bernama Kolonel Ahmad Hussein seorang putera Nagari Kuranji di Kota Padang, mengambil alih pemerintahan sipil di Sumatera Tengah. Ketika itu yang menjadi gubernur di Sumatera Tengah ialah Roeslan Moeljohardjo yang berkedudukan di kota ini, Bukittinggi.

Samping Kanan

Tampak Kiri

Pemberontakan PRRI yang sangat terkenal, dibenci dan dimaki oleh Jakarta yang terjadi pada tahun 1958-1961 dikobarkan oleh para prajurit dan bekas prajurit dari divisi ini. Para nasionalis memaki, komunis membenci, dan rakyat Indonesia dipengaruhi hingga kini.

Namun bagi kami orang Minangkabau yang tahu dan menguasai sejarah negeri kami. Tidak demikian tuan. Bagi kami kalaulah benar apa yang terjadi masa itu (1958-1961) patut disebut dengan pemberontakan, maka kami hanya memberontak kepada pengaruh komunis yang sangat merajalela di Jakarta. Kami tidak memberontak kepada republik ini, KAMILAH YANG MEMBENTUK & MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INI, lalu kenapa kami pula yang berkeinginan untuk menghancurkannya.

Pakaian Perempuan Minang Zaman Dahulu

Pakaian Perempuan Minangkabau pada masa dahulu. HIngga penghujung abad ke-20 pakaian ini masih bertahan di Minangkabau. Namun semenjak permulaan abad 21 maka pakaian khas orang Minang ini mulai menghilang. Bahkan sekarang jika diperlihatkan pakaian serupa ini maka akan dikatakan oleh orang Minang nan pandir-pandir sebagai “Baju Urang Malaysia”.

Perempuan ialah lambang kehormatan bagi orang Minangkabau, mereka dimuliakan dan dituahkan dengan Rumah Gadang dan harta pusaka. Sedangkan lelaki hanya dituahkan dengan Gelar Pusaka. Namun banyak jua orang Minang yang tak begitu faham dengan adat serta orang luar yang memandang adat Minang ini dengan penuh prasangka dan cemburu. Mereka semua berpendapat berlainan..

Pakaian kemualiaan seorang perempuan Minangkabau ialah Baju Kurung. Pakaian ini sebenarnya tidak hanya dipakai oleh perempuan Minangkabau saja, akan tetapi seluruh perempuan di Alam Melayu menggunakannya. Saat ini, hanya orang-orang Melayu di Malaysia yang masih mempertahankan pakaian ini. Sehingga banyak orang Minangkabau yang tak faham apabila disebut perihal baju kurung maka mereka akan berseru “O baju yang serupa dipakaia oleh orang Malaysia itu..?”

Sungguh sangat kasihan sekali orang Minangkabau, telah lupa dengan jati diri, telah lupa dengan diri sendiri.

Baju kurung merupakan baju yang lapang tidak berlekuk seperti kebaya. Lurus kebawah dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh perempuan, panjangnya mencapai betis kaki. Kemudian di bawahnya digunakan kodek yakni dari kain sarung dengan jenis bernama “Kain Sarung Jawa”. Kodek dipakai sebagai ganti rok, rok belum dikenal oleh orang dahulu atau tidak ada dalam kebudayaan orang Minangkabau.

Baju kurung dahulu rata-rata ialah baju kurung basiba, yakni tidak berjahit dibahu melainkan di siku. Baju jenis ini sudah jarang kita temui di Minangkabau pada masa sekarang. Telah habis termakan zaman, ditinggalkan oleh anak kamanakan. Tinggal kenangan bagi orang tua renta, memandang dengan pahit pakaian anak gadis sekarang.

“Mungkin baju kuruang akan tamat riawayatnya seiring dengan khatamnya umur yang ada pada badan..” begitulah kira-kira isi hati mereka.

Kemudian, pakaian ini dihiasi dengan selendang bagi perempuan-perempuan yang tidak suka memakai lilik. Selendang ada yang sekedar jadi hiasan di bahu ataupun leher, ada juga yang dipakai sebagai kerudung. Bagi perempuan yang agak “preman” mereka hanya menjadikan selendang sekedar hiasan. Bagi yang agak bataratik agak sedikit mereka akan menutupi rambut mereka dengan selendang tersebut maka jadilah kerudung. Bagi yang kuat agamanya, maka mereka akan memakai lilik.[1]

Lilik ialah serupa dengan jilbab hanya saja berbeda pada bentuk dan teknik pemakaian. Pemakaian lilik sangatlah payah (rumit). Sudah tidak dipakai oleh kaum perempuan zaman sekarang karena dianggap menyusahkan. Kalau tak salah, hingga sekarang, anak sekolah MTsN dan MAN masih memakainya.

Lilik berupa kain kerudung berukuran lebar sekitar 60 cm dan panjang sekitar 1,5-2 m. Dinamakan lilik karena teknik pemakainya memanglah dililitkan ke kepala. Lilik lazim dipakai oleh orang-orang zaman dahulu. Pada masa sekarang mulai banyak ditinggalkan. Bahkan anak gadis sekarang tidak pandai atau tahu cara memakai lilik.

---

[1] Secara harfiah berarti “lilit”

Pemberontakan Orang Minang IV

 Pemerintahan Padang

Pelantikan Kabinet(PRRI)Syafruddin Prawiranegara

Menanggapi ultimatum dari Padang sehari yang lalu, maka pada tanggal 11 Februari 1958 Kabinet Perdana Mentri Juanda memerintahkan KSAD untuk memecat Letkol Ahmad Hussein dan Kol. Maludin Simbolon dari dinas kemiliteran. Serta Komando Daerah Militer Sumatera Tengah dibekukan. Kemudian dilanjutkan dengan membekukan hubungan darat, laut, maupun udara ke Sumatera Tengah. Arti kata, Pemerintah Pusat melakukan blokade terhadap Sumatera Tengah.

Melihat kekerasan hati dari Kabinet Djuanda, maka tak ada lagi jalan keluar selain melawan. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1958 Dewan Perjuangan memutuskan untuk membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) untuk menggantikan pemerintahan Jakarta yang dipimpin oleh Perdana Mentri Djuanda. Cakupan wilayah kekuasaan dari Pemerintahan Baru yang berpusat di Sumatera ini ialah seluruh wilayah Indonesia. Dalam artian, dengan dikeluarkannya deklarasi pembentukan pemerintahan baru ini maka Pemerintahan Jakarta yang dikomandoi oleh PM Djuanda tidak berlaku lagi.

Namun sayangnya, pendirian semacam itu hanya berlaku jika berada di pihak yang berkuasa. Nyatanya yang berkuasa dengan segenap alat kekuasaan yang sah ialah orang-orang Jakarta. Oleh karena itu, betapapun keras hati orang Minang mengatakan bahwa tindakannya pada hari itu merupakan tindakan koreksi terhadap pemerintah pusat, meraka mau tidak mau harus pasrah dicap sebagai pemberontak.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) memutuskan untuk menyusun pemerintahan sendiri, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan Soekarno tetap diakui sebagai Kepala Negara. Adapun susunan Kabinet PRRI ialah:

PM. Syafruddin Prawiranegara  Berpidato Dihadapan Kabinetnya di Padang

Perdana Menteri                    : Mr. Syafruddin Prawiranegara

Menteri Luar Negeri                : Kol. Maluddin Simbolon

Menteri Pertahanan&Menteri Kahakiman : Mr. Burhanuddin Harahap

Menteri Perhubungan & Pelayaran    : Dr. Soemitro Joyohadikusumo

Menteri Pendidikan, Pengajaran, & Kebudayaan(PP & K) merangkap Menteri Kesehatan                  : Mohammad Syafei

Menteri Perhubungan                : JF. Warouw

Menteri Pertanian & Perburuhan     : S. Sarumpait

Menteri Agama                      : Mochtar Lintang

Menteri Penerangan                 : M.Saleh Lahade

Menteri Sosial                     : Ayah Gani Usman

Menteri Dalam Negeri*              : Kol. Dahlan Djambek

kemudian digantikan Mr. Assat

Menteri Pos dan Telekomunikasi*    : Kol. Dahlan Djambek.

Jabatan Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Kol. Dahlan Djambek sampai Mr. Assat Dt.Mudo tiba di Padang. Setelah kedatangan Mr. Assat tersebut, jabatan Mendagri diserahkan kepada beliau. Sedangkan Kol. Dahlan Djambek menjabat sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Sumber Foto:

http://www.triharyo.com/cetak.php?id=342

http://news.okezone.com/read/2011/11/08/337/526615/keluarga-bangga-syafrudin-prawiranegara-diberi-gelar-pahlawan

Pemberontakan Orang Minang III

Ultimatum Padang

Bulan Februari tercatat dalam Sejarah Minangkabau sebagai bulan penuh gejolak. Tanggal 10 Februari merupakan salah satu tanggal penuh gejolak, karena pada tanggal ini orang Minang dengan kurang ajarnya berani meultimatum Jakarta. Suatu perkara yang amat terlarang dalam budaya sentralisme Jawa. Dalam adat Jawa, pemimpin adalah pengayom yang wajib dita’ati perintahnya. Sedangkan di Minangkabau tidak demikian halnya.

Ahmad Husein

Ultimatum di keluarkan di Padang dan disiarkan melalui radio. Lebih dikenal dengan nama Ultimatum Padang. Diucapkan oleh Ahmad Hussein sang pemimpin perlawanan. Ahmad Hussein yang seorang kolonel, pejuang kemerdekaan yang telah berhasil mempertahankan berkibarnya merah-putih di Sumatera Timur dengan  prajuritnya dari Devisi IX Banteng.

Begini kira-kira bunyi ultimatumnya:

• Bubarkan Kabinet Djuanda dan kembalikan mandatnya ke Presiden,

• Bentuk zaken kabinet nasional di bawah suatu panitia pimpinan M Hatta dan Hamengkubuwono IX,

• Beri kabinet baru mandat sepenuhnya untuk bekerja sampai pemilu mendatang,

• Presiden Soekarno/Pj. Presiden agar membatasi diri menurut konstitusi.

• Bila tuntutannya tak dipenuhi dalam tempo 5×24 jam, Dewan Perjuangan akan mengambil kebijaksanaan sendiri.

Sumber Foto: http://dokumentasibuya.blogspot.com/2011/03/kok-bakisa-duduak-jan-bakisa-dari.html

Pemberontakan Orang Minang II

Persengketaan yang Tak Hendak Surut

 

Bulan Februari merupakan bulan penuh gejolak, setidaknya itulah yang terekam dalam Sejarah Negeri Minangkabau. Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang di Minangkabau atau setidaknya Sumatera Barat. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan puncak dari segala ketidak puasan, kecemasan, dan kejengkelan terhadap Pemerintahan Jakarta pada masa tahun 1958.

Awal mulanya hanyalah bentuk ketidakpuasan dari beberapa perwira militer di Sumatera Tengah atas perlakuan yang mereka dapat dari pemerintah pusat. Jerih payah mereka dalam berjuang dan mempertahankan negara ini sangat tidak dihargai. Setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 oleh Belanda, Komando Divisi IX Banteng di Sumatera Tengah diacak-acak oleh pusat. Beberapa pasukannya dikirim keluar Sumatera Tengah, dikirim ke berbagai daerah konflik. Namun setelah penugasan tersebut, para prajurit dari Divisi IX Banteng tidak dikembalikan ke induk pasukannya di Sumatera Tengah, melainkan dipindahkan ke Divisi lainnya. Seperti Batalyon Pagaruyung yang digabungkan ke dalam Divisi Siliwangi.

Makin lama Divisi IX Banteng semakin menciut sehingga tinggal satu brigade yang bernama sama dengan nama divisinya yakni Brigade Banteng pimpinan Ahmad Hussein. Pada bulan April 1952 brigade inipun diciutkan pula menjadi satu resimen di bawah komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan (TT I BB) yang dipimpin oleh Kolonel Maluddin Simbolon.

Kebijakan pusat tersebut menimbulkan kekecewaan, ditambah dengan keadaan prajurit bekas Divisi IX Banteng yang menyedihkan. Hidup mereka memprihatinkan, keadaan kesehatan keluarga mereka sangatlah buruk, bahkan ada yang sampai meninggal.

Gagasan pertama untuk membentuk Dewan Banteng muncul pada pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan bekas Divisi IX Banteng di Jakarta pada tanggal 21 September 1956. Kemudian reuni ini dilanjutkan di Padang pada tanggal 20-24 November 1956. Reuni ini dihadiri oleh 612 orang perwira aktif maupun pensiunan. Pada tanggal 20 Desember 1956 Dewan Banteng dibentuk dengan susunan kepengurusan ialah:

1. Ketua: Kol. Ahmad Hussein
2. Sekjen: Jendral Mayor (Purn) Suleman yang menjabat sebagai Kepala Biro  Rekonstruksi Nasional Sumteng.
3. Anggota:

    1) Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa (Kepala Polisi Sumteng)

    2) Sutan Suis (Kepala Polisi Kota Padang)

    3) Mayor Anwar Umar (Komandan Batalion 142 Resimen 4) 

    4) Kapten Nurmatias (Komandan Batalyon 140, Res Infantri 4)

    5) Darwis Taram Dt. Tumangguang (Bupati 50 Kota)

    6) Ali Luis (Bupati d/p Kantor Gubernur Sumatera Tengah)

    7) Syech Ibrahim Musa Parabek (Ulama)

    8) Datuak Simarajo (MTKAAM)

    9) Kolonel (Purn) Ismael Lengah

   10) Letkol (Purn) Hasan Basri (Riau)

   11) Letnan Sebastian (Perwira Distrik Militer 20 Indragiri)

   12) A. Abdul Manaf (Bupati Kab. Merangin, Jambi)

   13) Kapten Yusuf Nur (Akademi Militer Jakarta)

   14) Mayor Suib (Wakil Asisten II Staf Umum Angkatan Darat            di Jakarta)

Selain itu Dewan Banteng juga didukung oleh segenap partai politik di Indonesia masa itu kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI). Juga didukung oleh segenap lapisan masyarakat seperti para pemuda, ulama, cerdik pandai, dan kaum adat. Sehingga masa itu lahirlah semboyan “Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng”

Dewan ini juga mengluarkan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat, yang isinya ialah:

1. Menuntut pemberian dan pengisian otonomi luas bagi daerah-daerah dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Desentralisasi serta pemberian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang wajar, layak, dan adil.
2. Menuntut dihapuskannya segera Sistem Sentralisme yang dalam kenyataannya mengakibatkan birokrasi yang tidak sehat dan menjadi pokok pangkal dari korupsi, stagnasi pembangunan daerah, hilangnya inisiatif dan kegiatan daerah serta kontrol.
3. Menuntut Komando Pertahanan Daerah dalam artian Teritorial, Operatif, dan Administratif yang sesuai dengan pembagian administratif dari Negara Republik Indonesia dewasa ini dan merupakan Komandi Utama dalam Angkatan Darat. Juga menuntut ditetapkannya eks Divisi Banteng Sumatera Tengah sebagai Kesatuan Militer yang menjadi satu korps dalam Angkatan Darat.
4. Menuntut pengembalian daerah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI
5. Menuntut ikut memperjuangkan pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno Hatta.
6. Mempercepat realisasi Pemerintahan Otonom Tingkat I Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Dua hari setelah deklarasi yang dikeluarkan Dewan Banteng di Padang, Kolonel Maluddin Simbolon di Sumatera Utara mengeluarkan deklarasi serupa namun lebih radikal dari Deklarasi Dewan Banteng. Simbolon langsung menyatakan tidak mengakui pemerintahan PM. Djuanda dan menyatakan daerahnya berada daam Darurat Perang (SOB). Akibatnya Simbolon digantikan dengan Djamin Ginting, akibatnya Simbolon beserta pasukannya melarikan diri ke Padang.

Sangat aneh sekali, kenapa Kol. Maluddin Simbolon memutuskan membangkang terhadap pusat? Sebab kondisi pasukan dan daerahnya tidak serupa dengan di Sumatera Tengah. Selain itu, deklarasi Simbolon pun lebih radikal, tidak seperti Dewan Banteng. Salah satu penyebab kenapa Simbolon tidak berhasil di Sumatera Utara ialah karena keragaman etnis dan agama. Sehingga tempat berpijaknya kurang kokoh. Kondisi ini berlainan dengan yang berlaku di Sumteng. Lalu kenapa Simbolon yang seorang Nasrani memutuskan melarikan diri ke Padang? Kenapa bukan ke Singapura ataupun Sulawesi Utara? Kenapa Ahmad Hussein menerimanya di sana, padahal Simbolon sedang bermasalah dengan pusat? Bukankah hal tersebut dapat mempersulit posisi Ahmad Husein di hadapan pemerintahan pusat?

Kemudian tanggal 15 Januari 1957, Kolonel Barlian di Sumatera Selatan mendeklarasikan berdirinya Dewan Garuda. Tidak hanya itu, Kolonel Vence Samual di Indonesia Timur mendeklarasikan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Tuntutan dari Permesta ialah  otonomi, kontrol atas pendapatan daerah, dan kembalinya Dwi Tunggal. Dapat kita lihat bahwa tuntutan dari daerah-daerah bergolka ini hampir sama yakni seputar otonomi, hubungan pusat-daerah terutama soal ekonomi, dan pemulihan Dwi Tunggal.

Baru pada pertemuan Palembang yang diadakan pada tanggal 8 September 1957, para pemimpin daerah yang bergolak ini dengan berani menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Dalam pertemuan ini diambil kesepakatan untuk membantuk suatu “Dewan Perjuangan” yang akan mengakomodir segala dewan-dewan yang ada. Adapun dalam pertemuan ini dihasilkan beberapa keputusan yang dikenal dengan nama Piagam Palembang. Isinya antara lain:

1. Memulihkan Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta
2. Penggantian pimpinan Angkatan Darat
3. Pembentukan senat di samping DPR yang akan mewakili daerah-daerah.
4. Melaksanakan otonomi daerah.
5. Melarang Komunisme di Indonesia.

Pertemuan ini diadakan dua hari sebelum Munas yang telah direncanakan di Jakarta. Diharapkan Munas ini dapat meredakan ketegangan antara pusat dan daerah. Munas diadakan selama lima hari yakni dari tanggal 10-15 September 1957, tuntutan Dewan Perjuangan yang termaktup dalam Piagam Palembang disetujui, kecuali point nomor lima.

Dari tuntutan-tuntutan yang dilontarkan oleh pimpinan di daerah dapat kita tarik kesimpulan, gerangan apa yang menyebabkan mereka memberontak? Tak lain dan tak bukan ialah: Komunisme, dimana Soekarno lebih dekat dengan PKI. hubungan pusat dan daerah dimana pola pemerintahan lebih mengarah kepada Sentralistis. Dan pecahnya Dwi Tunggal, dimana terpetik kabar bahwa Hatta hendak mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Kita juga tidak memungkiri akan keterlibatan kekuatan asing dalam pergolakan ini. Karena walau bagaimanapun juga, dalam tatanan yang lebih besar sedang terjadi ketegangan antara Blok Timur (Komunis) dan Blok Barat (Kapitalis). Dan masing-masing kekuatan berkeinginan untuk menananmkan pengaruh di sebanyak mungkin negara yang berhasil dikuasai oleh ideologi mereka.

 

Akhirnya yang dicemaskan para pemimpin di daerah terjadi juga, Bung Hatta mengundurkan diri pada bulan Desember 1957. Akibatnya segenap pemimpin di daerah semakin khawatir dengan perkembangan politik di Jakarta. Pada bulan Januari 1958, atas usul dari Kol. Barlian maka diadakanlah pertemuan di Sungai Dareh. Pertemuan ini berlangsung dari 8-9 Januari 1958. Dihadiri oleh segenap pimpinan sipil daerah dan beberapa pimpinan politik pusat (Masyumi).

Dalam pertemuan ini para pemimpin Masyumi terperangkap dalam persekongkolan dengan AS yang sudah digarap oleh Sumitro, Simbolon, dan Sumual. Menurut Syafruddin, mereka tidak tahu sebelumnya tentang kontak-kontak Kolonel Hussein dengan CIA. Namun mereka terdesak oleh para pemimpin militer yang hadir pada saat itu.

Pada 16 Januari 1958 Bung Hatta & Bung Syahrir mengirim seorang utusan ke daerah-derah bergolak seperti Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Sumteng. Utusan itu ialah Djoeir Moehammad salah seorang anggota dari DPP Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Kok bakisa duduak jan kalua di lapiak nan sahalai

Kok bakisa tagak jan kalua di tanah nan sabingkah

Pesan Bung Hatta dan Syarir itu adalah: ”Pergolakan-pergolakan daerah di Indonesia dewasa ini (maksudnya: waktu itu) terjadi pada saat-saat sedang hangatnya berlangsung Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat (termasuk Eropa Barat). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa pergolakan daerah itu merupakan peluang bagi Blok Amerika untuk menungganginya, karena khawatir akan sikap Presiden Soekarno yang akrab dengan Blok Uni Soviet”.

Djoeir Moehamad juga menyampaikan pesan kepada Letkol Barlian, Ketua Dewan Garuda di Palembang dan Ahmad Husein, Ketua Dewan Banteng di Padang, bahwa suatu pemberontakan untuk membentuk Pemerintahan yang lain akan menimbulkan korban yang tidak sedikit, setidak-tidaknya akan mengakibatkan perkembangan daerah yang bersangkutan tertinggal selama satu generasi. Pesan ini kemudian menjadi kenyataan. Letkol Barlian di Palembang mematuhi nasihat Bung Hatta dan Syahrir ini, akan tetapi Ahmad Husein semula akan bersedia melaksanakan nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu, tapi tampaknya waktu itu dia telah dikepung oleh teman-teman militernya, sehingga ia mengingkari nasihat Bung Hatta dan Syahrir itu.

Pada tanggal 9 Februari 1958, Badan Aksi Rakyat Sumatera Tengah (BARST) mengadakan rapat akbar di Padang untuk mendorong Ahmad  Husein mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan kuat terhadap Pemerintah Jakarta. Dalam rapat akbar itu berpidato Kol. Dahlan Jambek dan Kol. Simbolon yang kemudian rapat akbar itu mengeluarkan sebuah resolusi yang ditujukan kepada Ahmad Husein.

Sebagian besar dari isi resolusi itu yang diadopsi ke dalam ultimatum Dewan Perjuangan yang diumumkan lewat radio tanggal 10 Pebruari 1958:

• Agar Ahmad Husein mengirim tuntutan kepada Perdana Menteri Juanda dan Kabinetnya di Jakarta supaya mengembalikan mandatnya dan menunjuk Hatta dan Hamengkubowono IX sebagai formatur pembentukan Kabinet baru.

• Agar Pemerintah Pusat mencabut larangan terhadap barter.

• Agar Presiden Soekarno kembali ke UUD 1950 dalam membentuk kabinet. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Ahmad Husein harus mengambil langkah-langkah bijaksana dan kuat.

sumber foto: http://bode-talumewo.blogspot.com/2008/12/galeri-foto-prri-tempo-doeloe.html

Pemberontakan Orang Minang I

Pemberontakan PRRI

 

Polemik PRRI kembali mengemuka tatkala Syafruddin Prawiranegara hendak diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Kenapa demikian? Karena putera daerah asal daerah Banten, Jawa bagian barat ini merupakan Perdana Mentri PRRI ketika Kolonel Ahmad Hussein memroklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Tengah. Hingga kini, secara resmi negara ini masih menganggap PRRI sebagai gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia. Benarkah demikian?

Ketika masih kuliah di jurusan sejarah, kajian PRRI memang menjadi bahan perdebatan antara mahasiswa, bahkan dengan dosen. Kebanyakan dari kami yang putera daerah menganggap bahwa PRRI bukanlah pemberontakan melainkan suatu gerakan untuk menegur atau mengoreksi Soekarno yang dinilai semakin arogan dalam memimpin negara ini. Sesosok pribadi yang begitu dipuja di Tanah Jawa sehingga membuat dia lupa daratan bahwa sesungguhnya dirinya bukan raja layaknya raja-raja kuno Jawa melainkan seorang presiden yang masa jabatannya terbatas. Soekarno juga menjalin hubungan gelap yang kemudian tanpa rasa malu berani secara terangan-terangan diperlihatkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu, partai ini amat dibenci oleh sekalian golongan nasionalis dan Islam di negara ini. Dan puncak dari ini semua ialah pecahnya Dwi Tunggal, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi orang-orang bahwa Soekarno sudah lupa daratan dan tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Haus akan kekuasaan yang absolut, hendak disembah dan diakui sebagai raja di negeri yang baru merdeka ini. Dengan pola pemerintahan sentralistis yang jelas-jelas tidak cocok bagi Indonesia yang plural. Yang  membuat Hatta lepas tangan dan mengundurkan diri dari jabatan Wapres, “ketika arus sedang deras jangan arahkan biduk kita menentang arus air” begitu kira-kira filosofi yang dipegang Hatta.

Namun ada seorang dosen kami yang mengemukakan pendapat, bahwa dalam mengkaji sejarah PRRI eloklah kita kembali ke konsep pemberontakan. Apakah pemberontakan itu? Menurut beliau, pemberontakan ialah suatu gerakan yang berusaha melawan kekuasaan sah yang ada di negara ini. Dan pada masa itu, suka ataupun tidak, rela ataupun tidak, Soekarnolah pemimpin di negara ini. Maka gerakan yang dikomandoi oleh Kolonel Ahmad Hussein merupakan gerakan pemberontakan. Terlepas apakah kita rela atau tidak atas gelar “pemberontak” yang disematkan kepada bangsa kita, Bangsa Minangkabau.

Namun, lebih lanjut beliau menjelaskan. Jika ditanya apakah saya suka atau tidak, setuju atau tidak dengan pemberontakan yang dilancarkan oleh Kolonel Ahmad Hussein, maka itu perkara lain..

Kamipun para mahasiswa mulai berubah pendapat, namun ada juga yang tetap dengan pendirian semula. Bagi kami yang sependapat dengan dosen kami tersebut, kami berpendapat “Kita adalah seorang pemberontak, dan kita bangga dengan itu..”

Untuk memahami peristiwa PRRI tidaklah baik jika kita hanya memandang dari satu sudut pandang saja. Kita juga harus memahami bagaimana pola pemerintahan Soekarno, seperti apa watak dan karakter dari orang yang menjadi Presiden pertama di negara ini? Kita juga harus tahu perkembangan perpolitikan saat itu, dimana Komunis menjadi suatu ancaman bagi republik baru ini. Tidak saja ancaman bagi Indonesia, akan tetapi juga ancaman bagi dunia. Dunia sedang cemas terhadap Moskow dan Stalin, dimana-mana ideologi Komunis menjadi momok yang menakutkan karena dimanapun mereka berada maka akan selalu ada kekerasan dan pertumpahan darah. Orang-orang komunis ialah sekumpulan orang-orang tak beradab yang berwatak kasar, bicara menyakitkan dan bersikap kasar seperti orang primitif. Tidak pandai menghargai orang lain dan selalu menganggap diri merekalah yang benar. Dalam setiap ideologi selalu ada golongan fanatik dan yang tidak, biasanya jumlah golongan fanatik lebih sedikit dari yang tidak. Namun pada ideologi komunis, golongan yang fanatik jauh lebih banyak.

Di Sumatera Tengah, utama sekali di Minangkabau, komunis merupakan musuh utama. Mereka tidak pernah berhasil meraih simpati rakyat, Partai Masyumi selalu tampil sebagai pemenang di negeri ini. Beda keadaannya dengan di Jawa, partai ini berhasil merangkul banyak pendukung, terutama sekali para Soekarnois. Intinya, yang paling merasa terancam dengan ideologi Komunis ialah Minangkabau, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah adalah harga mati yang tak boleh ditawar. Islam adalah ideologi, tidak hanya agama..

Hal ini terbukti, ketika “Tentara Pusat” melakukan agresi ke Sumatera Tengah maka orang-orang Komunis inilah yang paling keras, paling kejam, dan yang paling biadab. Pembantaian dan pemerkosaan terjadi di Minangkabau. Belum pernah Perempuan Minangkabau diperlakukan sebiadab ini sebelumnya, bahkan oleh Belanda sekalipun. Dan ini dilakukan oleh “Tentara Pusat, Tentara Soekarno”.

Akan sangat eloklah jika kita membaca ulang sejara PRRI, bahwa orang yang pertama kali datang ke Sumatera Tengah untuk menumpas pemberontakan ini ialah Ahmad Yani, dia mengepalai pasukan dari Kodam Brawijaya. Dia dan pasukannya hanyalah pembuka jalan, tak lama setelah itu dia dan pasukannya ditarik. Memang tidak ada terdengar pasukan Ahmad Yani ini melakukan beragam kebiadaban, namun pasukan yang didatangkan sebagai pengganti pasukannya inilah yakni dari Kodam Diponegoro yang memulai petaka. Mereka dikenal sebagai prajurit-prajurit komunis.

Belum pernah Minangkabau dihina sedemikian rupa sebelumnya, dan alangkah sangat anehnya ketika dimasa sekarang banyak orang-orang yang berlagak peduli soal HAM berusaha mengangkat tragedi yang menimpa kaum Komunis di tahun 1965. Sedangkan dilain pihak mereka menutup mata atas kebiadaban Komunis di masa sebelumnya. Aneh memang..

sumber foto:http://bode-talumewo.blogspot.com/2008/12/galeri-foto-prri-tempo-doeloe.html & http://www.goodreads.com/book/show/6218790-prri

juga dimuat di: minangcabo.blogspot.com